LEBONG – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Perda APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 berlangsung hingga larut malam.
Rapat yang digelar pada Selasa (12/8/2025) tersebut dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar), Carles Ronsen, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I Ahmad Lutfi, SH, serta jajaran anggota Banggar lainnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga hadir dalam pembahasan tersebut.
Carles menegaskan, rapat tersebut bertujuan menyinkronkan pandangan antara legislatif dan eksekutif. “Kami berupaya agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lebong,” ujarnya.
Plt Sekretaris DPRD Lebong, Cahyo Sectiantoro SH., mengatakan, meski pembahasan berlangsung hingga malam, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses mencari titik temu.
“Banggar sebagai representasi masyarakat tentu memiliki prioritas berbeda dengan TAPD yang mewakili pemerintah daerah,” ucapnya.
Menurut Cahyo, setidaknya ada sejumlah faktor yang membuat pembahasan berjalan alot, di antaranya kritik terhadap data dan usulan program, transparansi serta akuntabilitas, hingga evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Perbedaan pandangan adalah hal wajar, justru menjadi dinamika yang memperkaya proses perumusan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi yang intensif antara Banggar dan TAPD sangat penting agar kesepakatan yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
“Tujuan akhirnya adalah agar APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” tutur Cahyo.
Setelah melalui tiga hari pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD, proses kini memasuki tahap finalisasi. Rapat paripurna penetapan KUA-PPAS APBD 2026 dijadwalkan segera digelar.
“Ya, hari ini Tim Banggar DPRD bersama TAPD akan memasuki tahap finalisasi pembahasan KUA-PPAS APBD 2026,” ungkap Cahyo di sela persiapan rapat, Senin (13/8/2025). (YF)
