/
/
headlinehukum-peristiwaLebongpendidikan

Dituding Sunat Dana PIP, Kepsek Berkilah untuk Bayar Tunggakan

594
×

Dituding Sunat Dana PIP, Kepsek Berkilah untuk Bayar Tunggakan

Sebarkan artikel ini
pemotongan PIP
llustrasi

GO BENGKULU, LEBONG – Dunia pendidikan di Kabupaten Lebong kembali tercoreng akibat ulah oknum tenaga pendidik (Guru, red) yang seolah tutup mata dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama terkait Surat Edaran (SE) Gubernur nomor 420/2176/DIKBUD/2021, terkait larangan mengambil pungutan yang dijadikan persyaratan akademik dalam bentuk apa pun kepada peserta didik.  SE Gubernur yang diharapkan menjadi dewa penyelamat bagi dunia pendidikan itu ternyata hanya omong kosong. Terbukti di beberapa satuan pendidikan (Sekolah, red) di wilayah Kabupaten Lebong masih ramai berbagai jenis pungutan yang dibebankan kepada siswa dengan dalih sumbangan dan kesepakatan.

Seperti yang terjadi di SMKN 1 Lebong, di sekolah tersebut berembus isu telah terjadi pemotongan dana PIP (Program Indonesia Pintar) yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah tersebut. Menurut penuturan sejumlah siswa, pemotongan tersebut dilakukan oleh oknum guru dengan dalih untuk uang materai dan pengganti uang bensin guru yang  mengurus PIP di sekolah tersebut. Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan yang jelas terkait nominal uang yang dipotong oleh oknum guru dari uang PIP yang diterima siswanya itu.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Lebong, Harun Suardi, ketika dikonfirmasi awak gobengkulu.com, menepis keras terkait isu pemotongan bantuan dana PIP yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dipimpinnya itu. Harun berdalih, tidak ada pemotongan tapi yang ada adalah kewajiban membayar tunggakan. Diakuinya, pihak sekolah hanya mengambil uang senilai tunggakan siswa penerima PIP, lalu sisanya diberikan kepada siswa tersebut. Jika tidak ada tunggakan, Harun memastikan siswa akan menerima utuh tanpa potongan.

“Tidak ada pemotongan, yang ada pembayaran tunggakan, sisanya diambil oleh siswa yang bersangkutan. Jika tidak ada tunggakan maka siswa akan menerima utuh,” elaknya, Senin (6/6/2022) malam.

Ditanya tunggakan apa yang dimaksud, Kepsek dengan lantang merinci pungutan apa saja yang masih diberlakukan di sekolahnya. Seperti, sumbangan untuk membayar gaji guru honor senilai Rp 50 ribu per siswa, setiap bulannya. Kemudian ada lagi uang PRAKERIN (Praktik Kerja Industri) sekitar Rp 450 ribu, lalu uang uji kompetensi untuk kelas XII sekitar Rp 400 ribu dan terakhir uang perpisahan senilai Rp 125 ribu.

“Nilainya sekitar itulah saya lupa nilai pastinya berapa, untuk jelasnya nanti tanya langsung dengan bendahara,” bebernya.

Disinggung terkait SE Gubernur yang melarang mengambil pungutan dalam bentuk apa pun yang dijadikan sebagai persyaratan akademik kepada peserta didik, Kepsek kembali berkilah. Menurutnya, yang dilarang dalam SE Gubernur itu hanya pungutan SPP atau IPP. Itu pun, lanjutnya, tergantung kondisi jumlah guru di sekolah. Jika guru honor di sekolah masih ada yang belum mengantongi SK Gubernur (Dinas Dikbud Provinsi, red), maka pihak sekolah boleh mengambil sumbangan kepada wali murid berdasarkan kesepakatan wali murid bersama komite sekolah.

“SE itu kan hanya larangan pungutan SPP dan IPP, itu pun kita lihat dulu kondisi sekolah jika masih banyak guru honor yang hanya mengantongi SK kepala sekolah, tentu pihak sekolah tidak sanggup membayar gajinya sehingga pihak sekolah terpaksa meminta sumbangan kepada wali murid,” ujarnya.

//Jangan Jegal Kami untuk Pintar hanya karena Kami tak Punya Uang

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan meluncurkan Program Indonesia Pintar dan berbagai program lainnya untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan yang akan di tempuh. Uang PIP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan baik perlengkapan sekolah, uang saku, biaya transportasi hingga pembiayaan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah.

Sejalan dengan program PIP, baru-baru ini Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak boleh lagi memberatkan para orang tua murid dengan berbagai pungutan dalam bentuk apa pun yang dijadikan sebagai persyaratan akademik.

Tapi sayang, upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah itu sepertinya tidak mendapat dukungan penuh dari satuan pendidikan yang ada. Buktinya, hingga saat ini hampir setiap satuan pendidikan terkhusus di wilayah Kabupaten Lebong masih banyak yang membebankan pungutan kepada para murid dengan dalih sumbangan.

Semoga saja akan kembali ada guru-guru seperti Oemar Bakri yang tulus mendidik, tidak kenal lelah, dan tidak mata duitan. Engkau dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa, jangan nodai marwahmu (Guru, red) hanya karena uang. Tetap sehat guruku! (YF)

Baca: Surat Edaran Gubernur Bengkulu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *