LEBONG – Klaim capaian satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lebong, Azhari dan Bambang, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, dalam billboard yang dipamerkan Pemerintah Kabupaten Lebong, rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 80 desa yang belum dimulai justru sudah dicantumkan sebagai capaian kerja tahun 2025.
Padahal, Pilkades tersebut baru rencana akan dilaksanakan pada semester pertama 2026.
Selain Pilkades, sejumlah program lain juga ditampilkan dalam billboard sebagai keberhasilan tahun pertama kepemimpinan Azhari–Bambang. Di antaranya program Lebong Terang melalui pemasangan lampu jalan, pembangunan jalan hotmix, serta pembayaran utang daerah tahun 2024 sebesar Rp24 miliar.
Namun bagi sebagian masyarakat, pencantuman rencana Pilkades sebagai capaian dinilai janggal dan terkesan dipaksakan.
“Ini aneh. Baru rencana, belum ada tahapan, tapi sudah disebut capaian. Kalau seperti ini, semua janji bisa saja diklaim sebagai keberhasilan,” ujar Rifa’i, warga Lebong yang mengaku telah hampir empat tahun mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkades di desanya, Jumat (05/03/2026).
Lanjut dia, pemerintah daerah memang memastikan Pilkades di 67 desa, ditambah 13 desa yang masa jabatannya berakhir tahun ini, akan digelar pada semester pertama 2026. Akan tetapi hingga memasuki Maret 2026, tahapan pelaksanaan Pilkades belum juga dimulai.
“Sekarang sudah bulan Maret, tapi tahapan belum berjalan. Sementara 13 kepala desa lainnya masa jabatannya baru berakhir sekitar Juli 2026. Artinya sulit jika ingin dilaksanakan bersamaan pada awal semester pertama,” katanya.
Dia juga kembali mengingatkan, isu Pilkades menjadi salah satu kritik utama yang kerap disampaikan Azhari saat masa kampanye. Saat itu, ia bersama pasangannya menjanjikan pelaksanaan Pilkades menjadi prioritas di awal masa kepemimpinan mereka.
“Ini sudah satu tahun berjalan, tapi masih berhamburan Pj Kades,” cetusnya.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal jadwal Pilkades. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah konsistensi antara janji politik dan realitas pemerintahan.
Sebab, capaian yang dipasang besar-besar di ruang publik semestinya lahir dari kerja nyata bukan dari rencana yang belum dimulai.
“Kalau rencana saja sudah dihitung sebagai capaian, lalu apa yang benar-benar bisa disebut prestasi?” pungkasnya. (PLS)
