GO BENGKULU, KEPAHIANG – Warga Desa Tanjung Alam dan Air Hitam Kecamatan Ujan Mas kembali mendatangi kantor DPRD Kepahiang, pada Rabu (4/12). Kedatangan mereka hari ini guna menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PLTA yang difasilitasi pihak DPRD terkait dampak bencana terhadap desanya yang menurut warga setempat dampak dari bendungan PLTA Musi.
Dalam RDP itu, terlihat perwakilan dari dua desa tersebut menyampaikan beberapa keluhan dan harapan dari warga. Kepala Desa Tanjung Alam, Fery Marzoni, yang turut hadir dalam RDP itu, beliau mengatakan, warga dua desa (Air Hitam dan Tanjung Alam, red) saat ini selalu dilanda kegalauan, apa lagi menjelang menghadapi musim hujan, dikhawatirkan kejadian serupa akan melanda desanya akibat dari derasnya hujan dan debit air Musi naik. Diceritakannya, setiap turun hujan debit air sungai Musi naik dan saat itulah desanya akan digenangi banjir, bahkan sampai menimbulkan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga. Kedatangannya ke DPRD hari ini guna menyampaikan keluhan warga dan berharap pihak DPRD bisa memfasilitasi agar pihak PLTA bisa mencarikan solusi untuk warga setempat.
“Kita berharap kepada pihak PLTA Musi segera merealisasikan ganti untung lahan warga Desa Air Hitam dan Tanjung Alam yang terdampak bencana banjir. Kami akan menunggu tindak lanjut dari pihak PLTA Musi hasil dari RDP hari ini,” ujarnya.
Sementara Manager PLTA Musi, Martin Wahyunus, yang hadir langsung dalam RDP itu, beliau mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti hasil kesepakatan dari RDP yang digelar hari ini, Tapi dikatakan olehnya, untuk melangkah lebih jauh pihaknya masih menunggu hasil studi atau rekomendasi dari UNIB yang sebelumnya ditugaskan oleh pihak PLTA untuk melakukan kajian terhadap banjir sungai Musi yang kerap melanda dua desa tersebut. Apapun itu nanti hasil kajian dari pihak UNIB dan apa rekomendasinya itulah yang akan dilaksanakan, apakah akan melakukan relokasi, penghijauan atau pengerukan DAS.
“Kita akan menindak lanjuti hasil dari kesepakatan hari ini, tapi tunggu hasil kajian dari UNIB. Apapun rekomendasi dari UNIB nanti,” ungkapnya.
Bendungan PLTA Dituduh Penyebab Banjir
Terkait dua desa (Air Hitam dan Tanjung Alam,red) yang mengatakan banjir yang melanda desanya adalah dampak dari bendungan PLTA, beliau belum berani memastikan apakah itu dampak dari bendungan PLTA atau tidak. Untuk menjawab hal itu, pihaknya telah menunjuk UNIB untuk melakukan kajian, karena menurutnya UNIB adalah lembaga studi independen dan terpercaya dan tidak ada kepentingan di situ.
Beliau juga berpendapat, banjir yang terjadi di dua desa dimaksud tidak sepenuhnya dampak dari bendungan PLTA. Menurutnya, di hulu sungai Musi sudah tidak hijau lagi, sudah banyak penebangan pohon sehingga ketika turun hujan terjadilah erosi yang mengakibatkan sedimentasi di aliran sungai. Bahkan dirinya mengaku sudah melakukan pertemuan dengan beberapa forum daerah aliran sungai, badan pengelola daerah aliran sungai dan balai besar aliran sungai, semuanya menyatakan data yang sama, selain data curah hujan dari BMKG didukung data visual di lapangan dan data citra satelit daerah terdampak banjir, semuanya menyatakan data yang sama yakni, curah hujan memang tinggi.
Dilanjutkannya, ahli kehutanan dari UNIB juga menyatakan banjir tersebut adalah periode banjir perulangan 30 tahun. Dijelaskannya banjir perulangan itu ada yang namanya periode 30 tahun ada yang 100 tahun dan ada juga periode perulangan 1000 tahun. Untuk bendungan PLTA Musi yang dirancang tenaga teknik dari Jepang, beliau mengatakan bendungan tersebut dirancang untuk menghadapi banjir periode 1000 tahun.
Menariknya, di penghujung perbincangan beliau memastikan banjir yang melanda dua desa tersebut bukan dampak dari bendungan PLTA Musi, karena pada waktu itu (saat banjir beberapa bulan lalu,red) bendungan dibuka full tapi banjir masih tetap terjadi. Beliau juga berdalih berdasarkan data dari BMKG, seandainya pada waktu itu bendungan PLTA Musi tidak ada atau dijebolkan total, banjir masih akan tetap terjadi dan melanda dua desa tersebut.
“Untuk hasil jelasnya, kita tunggu hasil kajian dari pihak UNIB, mungkin seminggu lagi akan disampaikan pihaknya ke kita. Kalau pendapat dari saya tentu seolah saya membenarkan PLTA, tapi kalau dari UNIB mereka adalah lembaga studi yang terpercaya dan independen, kita tunggu saja, apapun hasilnya nanti akan kita sosialisasikan,” pungkasnya.
Menyikapi keluhan dari warga Desa Tanjung Alam dan Air Hitam, ketua DPRD, Windra Purnawan, SP. beserta anggotanya merencanakan akan meninjau dua desa tersebut pada Jumat besok (6/12), guna melihat dampak dari bencana banjir yang melanda beberapa bulan lalu itu. Dirinya pun memastikan akan memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak rakyat.
“Derita bapak ibu adalah derita kami juga, mari kita berjuang dan berusaha bersama dalam memperjuangkan aspirasi ini,” ungkap Windra. (OJ)
