- 30 Januari 2026
- OPINI
- Oleh: YOFING DT – Jurnalis gobengkulu.com
Di banyak daerah, kekuasaan tidak lagi sekadar alat untuk mengelola kepentingan publik. Ia berubah menjadi jejaring tertutup yang rapi, saling mengunci, dan nyaris kebal dari kontrol. Monopoli itu tidak hadir secara telanjang, ia bekerja halus melalui pengkondisian.
Proyek pembangunan dikondisikan sejak tahap perencanaan. Spesifikasi disesuaikan, persyaratan dipersempit, dan pemenang telah “terbaca” bahkan sebelum lelang dibuka. Persaingan menjadi formalitas, sementara pelaku usaha di luar lingkaran penguasa dipaksa menonton dari kejauhan. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa pekerjaan, atau peran sebagai subkontraktor dengan posisi tawar yang timpang.
Tak berhenti di proyek, monopoli juga menjalar ke penempatan posisi jabatan. Rotasi dan promosi kerap dibungkus narasi kinerja dan kebutuhan organisasi, tetapi praktiknya sering kali mengikuti garis kekerabatan dan kedekatan. Jabatan strategis menjadi pagar pengaman kekuasaan. Meritokrasi pun tersisih, digantikan kedekatan dan loyalitas.
Di level yang lebih kasat mata, pengadaan barang dan jasa rutin menjadi ladang nyaman. Pengadaan kalender di kantor-kantor, alat tulis, spanduk, hingga konsumsi rapat, semuanya berputar pada vendor yang itu-itu saja, ya keluarga penguasa. Nilainya mungkin kecil per paket, tetapi volumenya besar dan berulang. Inilah bentuk monopoli yang jarang disorot, karena ia bersembunyi di balik rutinitas birokrasi.
Dalam situasi seperti ini, muncul ironi yang nyaris jenaka jika tak ingin disebut tragis, anggota keluarga dan kerabat dekat justru tampak lebih berkuasa daripada penguasa formal itu sendiri. Mereka tak tercantum dalam struktur organisasi, tak dilantik, tak disumpah, namun seolah memegang kartu kendali. Datang tanpa jabatan, pergi tanpa tanggung jawab.
Mereka bukan pejabat, tetapi perkataannya lebih didengar dari kepala dinas. Bukan pengambil keputusan, namun keinginannya sering kali menjadi keputusan. Tak pernah menandatangani dokumen, tetapi proyek, jabatan, dan anggaran bisa bergeser mengikuti arah telunjuk. Inilah kekuasaan versi bayangan, tanpa nama, tanpa aturan, namun sangat menentukan.
Di titik ini, birokrasi berubah seperti panggung sandiwara. Penguasa formal tampil di depan publik, sementara kendali sesungguhnya dimainkan di balik layar oleh lingkar keluarga. Negara pun terasa dikelola layaknya usaha rumah tangga, di mana hubungan darah lebih ampuh daripada regulasi, dan kedekatan lebih bernilai daripada kapasitas.
Lebih mengkhawatirkan lagi mereka juga menguasai anggaran publikasi media. Banyak keluarga penguasa mendadak menjadi “wartawan”, mendirikan media dadakan, atau berafiliasi dengan platform yang hanya hidup dari anggaran pemerintah. Kritik dipersempit, liputan dipoles, dan publik disuguhi narasi serba positif. Media yang menjaga independensi dipinggirkan, sementara anggaran publikasi dipakai sebagai alat disiplin, “patuh dapat, kritis diputus”.
Praktik ini merusak ekosistem demokrasi lokal. Persaingan usaha mati, aparatur kehilangan motivasi berprestasi, dan masyarakat kehilangan informasi yang jujur. Lebih jauh, anggaran publik yang sejatinya milik rakyat berubah menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Transparansi tinggal jargon, akuntabilitas menjadi poster di dinding.
