LEBONG – Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Lebong kembali berganti. Robby Rahditio Dharma, S.H., M.H, yang menjabat sejak Juli 2023, resmi dimutasi ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara sebagai Kepala Seksi Barang Bukti (BB). Posisinya kini diisi oleh Vidi Edwin Siahaan, S.H, jaksa yang sebelumnya bertugas di Tanah Karo, Sumatera Utara.
Mutasi tersebut dibenarkan langsung oleh Robby saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/1/2026) malam.
“Iya om pindah aku, maaf ya kalau ada salah selama bergaul,” singkatnya.
Namun, pergantian pejabat ini meninggalkan catatan panjang yang belum tuntas. Selama kurang lebih 2,5 tahun menjabat Kasi Pidsus Kejari Lebong, Robby menangani sejumlah perkara besar. Sayangnya, dari sekian banyak kasus yang mencuat ke publik, hanya dua perkara yang benar-benar berujung di meja hijau, yakni kasus korupsi di Dinas PUPR dan perkara KUR BRI. Selebihnya, hingga ia meninggalkan Kabupaten Lebong, statusnya masih menggantung tanpa kejelasan.
Salah satu yang paling menyedot perhatian publik adalah proyek Pasar Ajai Siang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 dengan nilai fantastis mencapai Rp2,735 miliar. Proyek itu sempat dikabarkan masuk radar penegakan hukum pada akhir 2024 lalu. Namun, hingga kini proses penanganannya belum menunjukkan arah yang terang.
Masih di tahun 2024, Kejari Lebong juga menangani dugaan penyimpangan pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dinas DP3AKB Kabupaten Lebong tahun anggaran 2022–2023 dengan nilai mencapai Rp6 miliar. Ironisnya, meski perkara tersebut telah diekspose dan disebut memiliki indikasi kerugian negara, kasus ini justru senyap tanpa penjelasan lanjutan.
Kasus lain yang tak kalah mencuat adalah persoalan di tubuh PDAM Kabupaten Lebong. Di penghujung 2025, Kejari Lebong sempat meminta data keuangan perusahaan daerah tersebut dari tahun 2020 hingga Juni 2025. Publik pun menunggu, apakah permintaan data itu berujung pada penindakan atau sekadar berhenti di tahap administrasi.
Belum lagi dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2021-2024. Kala itu, Kejari Lebong secara terbuka menyebut adanya dugaan praktik berjamaah. Sekitar enam kepala bidang dari tiga OPD, Disdikbud, Dinkes, dan BKPSDM sempat diperiksa. Namun, perkembangan lanjutan perkara ini juga tak pernah benar-benar terpublikasi secara gamblang.
Selain itu, terdapat pula penanganan dugaan korupsi Kepala Desa Bungin periode 2017–2022, serta dugaan penyelewengan dana desa pada pengadaan lampu jalan tahun anggaran 2025 di sejumlah desa yang dinilai janggal.
Tak berhenti di situ, awal 2025 lalu Kejari Lebong juga melakukan penyelidikan dugaan SPJ fiktif Dana Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lebong tahun 2019. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan hasil penyelidikan tersebut.
Teranyar, isu dugaan fee OPLAH 20 persen tahun 2025 mulai beredar dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk dimintai keterangan, tapi hingga kini perkara tersebut masih senyap tanpa kejelasan.
Pergantian Kasi Pidsus pun memunculkan satu pertanyaan besar, apakah deretan perkara ini akan kembali dibuka dan dituntaskan, atau justru kembali menjadi daftar panjang kasus yang hilang di tengah jalan. Publik kini menanti langkah konkret pejabat baru. Apakah deretan perkara yang selama ini “menggantung” akan dilanjutkan secara tegas dan transparan, atau justru kembali tenggelam seiring pergantian pejabat?
Daftar Perkara yang ditangani Kejari Lebong semasa Robby menjabat:
1. Perkara Korupsi Dinas PUPR Kabupaten Lebong
Status: Berujung di meja hijau.
2. Perkara Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI
Status: Berujung di meja hijau.
3. Proyek Pasar Ajai Siang (DAK TA 2023)
Status: belum jelas tindak lanjutnya.
4. Dugaan Persoalan di Tubuh PDAM Kabupaten Lebong
Status: belum ada kejelasan
5. Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK TA 2021–2024
Status: belum jelas
6. Dugaan Korupsi Kepala Desa Bungin (Periode 2017–2022)
Status: belum jelas
7. Dugaan Penyelewengan Dana Desa dalam Pengadaan Lampu Jalan (TA 2025)
Lokasi: Sejumlah desa di Kabupaten Lebong
Status: belum jelas
8. Dugaan Penyimpangan BOKB DP3AKB Kabupaten Lebong (TA 2022–2023)
Status: Telah diekspose dan disebut terdapat indikasi kerugian negara, namun kasus tiba-tiba senyap.
9. Dugaan SPJ Fiktif Dana Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lebong (TA 2019)
Status: Diselidiki awal 2025, belum ada informasi lanjutan.
10. Isu Dugaan Fee OPLAH 20 Persen (TA 2025)
Status: belum perkembangan.
(YF)
