REJANG LEBONG – Di tengah rampungnya proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, satu posisi strategis justru belum ditetapkan. Jabatan itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), meskipun Tim Seleksi telah menyerahkan tiga nama kepada bupati untuk dipilih dan dilantik.
Seleksi terbuka tersebut digelar sejak 15 Desember 2025 untuk 10 jabatan eselon IIb dan satu jabatan eselon IIa (Sekretaris Daerah). Dari sebelas jabatan yang dilelang, sepuluh posisi sudah diisi dan pejabatnya telah dilantik dalam dua tahap.
Pada Selasa, 6 Januari 2026, bupati melantik lima pejabat untuk mengisi jabatan Kepala Satpol PP, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas PUPR dan Perumahan Kawasan Permukiman. Selanjutnya, pada Selasa, 13 Januari 2026, lima pejabat lainnya dilantik untuk jabatan Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Dengan rampungnya dua gelombang pelantikan tersebut, satu-satunya jabatan hasil lelang yang belum terisi adalah Kepala Bappeda. Padahal, Tim Seleksi telah mengajukan tiga besar, yakni Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling, H. Rahmad Suryadi, S.Sos, dan Hary Eko Purnomo, ST.
Dari tiga nama tersebut, dua kandidat telah lebih dulu dilantik untuk jabatan eselon II lainnya, yakni Hary Eko Purnomo sebagai Kepala Dinas PUPR dan Rahmad Suryadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Dengan demikian, Afreda Rotua Purba menjadi satu-satunya nama dalam daftar tiga besar untuk jabatan Kepala Bappeda yang hingga kini belum dilantik.
Kekosongan ini tentunya menjadi sorotan, karena Bappeda berperan sentral dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, pengendalian program, hingga sinkronisasi antar-OPD. Bagaimanapun, penundaan penetapan kepala Bappeda di tengah dimulainya tahun anggaran dinilai berpotensi mengganggu ritme perencanaan dan pelaksanaan program daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri, mengklaim tidak ada persoalan di balik tertundanya satu jabatan tersebut. Dia menyebut pelantikan hanya menunggu giliran saja.
“Tidak ada kendala. Tinggal menunggu waktu saja, dalam waktu dekat akan menyusul,” ujarnya usai memimpin pelantikan, Selasa (13/1/2026) kemarin.
Meski demikian, pernyataan itu belum menjelaskan mengapa hanya satu jabatan yang tertahan, sementara seluruh jabatan lain dari proses seleksi yang sama sudah ditetapkan. Dalam mekanisme seleksi terbuka, setelah Tim Seleksi menyerahkan tiga besar, keputusan sepenuhnya berada di tangan pejabat pembina kepegawaian. (YF)
