LEBONG – Kekosongan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lebong kembali menjadi sorotan. Persoalan ini tak hanya berkaitan dengan lambannya pengisian jabatan, tetapi juga menyangkut penggunaan anggaran seleksi terbuka (Selter) yang telah digelontorkan, namun tidak berujung pada pelantikan pejabat definitif.
Menjelang akhir masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya pada 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Lebong telah menggelar Selter untuk mengisi 10 jabatan eselon II. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran daerah sekitar Rp400 juta. Dari proses itu, tujuh jabatan dinyatakan tuntas dilelang, sementara tiga lainnya batal karena minimnya pelamar.
Namun hingga kini, tujuh jabatan yang telah melalui seluruh tahapan seleksi tersebut tak kunjung diisi. Padahal, masing-masing posisi sudah mengantongi tiga nama calon pejabat yang direkomendasikan. Artinya, anggaran Selter telah digunakan, tetapi tidak menghasilkan pelantikan pejabat definitif.
Situasi ini mempertegas bahwa penggunaan anggaran Selter sebelumnya hanya sia-sia karena tidak diikuti dengan keputusan pelantikan. Alih-alih menuntaskan hasil seleksi yang telah ada, Pemerintah Kabupaten Lebong kini justru kembali menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Selter tahun ini. Berdasarkan keterangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, anggaran sekitar Rp200 juta lebih telah disiapkan untuk kembali menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (PKA) BKPSDM Lebong, Wince Damayanti, membenarkan bahwa saat ini terdapat sekitar 19 jabatan eselon II yang masih kosong dan akan dilelang tahun ini, termasuk jabatan Sekretaris Daerah. Ia juga menyebut, pihaknya telah mengantongi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu syarat pelaksanaan Selter.
“Tahun ini akan diadakan seleksi terbuka. Pertek dari BKN sudah ada,” ujar Wince, Jumat (13/02/2026).
Wince menjelaskan, secara administratif dan teknis seluruh tahapan seleksi telah siap dilaksanakan. Namun pelaksanaan Selter masih menunggu arahan dan persetujuan dari pimpinan daerah.
“Kalau dari BKPSDM kami sudah siap. Sekarang tinggal menunggu arahan dan persetujuan Pak Bupati,” jelasnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengapa hasil Selter sebelumnya tidak ditindaklanjuti dengan pelantikan. Publik pun mempertanyakan urgensi penganggaran Selter ulang, sementara hasil seleksi sebelumnya belum dimanfaatkan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pengelolaan birokrasi dan penggunaan anggaran daerah. Tanpa kejelasan tindak lanjut, Selter berpotensi kembali menjadi agenda administratif yang menyerap anggaran, namun tidak menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Adapun sejumlah jabatan eselon II yang hingga kini masih kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong antara lain:
1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Badan Keuangan Daerah
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Sekretaris DPRD
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
10. Bappeda
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM
12. Kepala Dinas PMD
13. Kepala Dinas Sosial
14. Asisten III
15. Staf Ahli
17. Kepala Dinas Pertanian
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
19. Kepala Dinas Dukcapil
20. Kepala Dinas PTSP
(PLS)
Berita terkait:
