REJANG LEBONG – Amarah Komisi III DPRD Kabupaten Rejang Lebong akhirnya meledak. Buruknya kualitas sejumlah proyek jalan yang dikerjakan CV Cipta Tiga Persada pada tahun anggaran 2025 dinilai telah melewati batas toleransi dan mencederai kepercayaan publik.
Ledakan kemarahan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pihak kontraktor, Selasa (3/2/2026). Forum resmi yang berlangsung hampir lima jam tersebut berubah menjadi ruang kritik tajam, bahkan nyaris tanpa kompromi.
Ketua dan anggota Komisi III secara bergantian melontarkan kecaman keras. Proyek jalan yang seharusnya menopang mobilitas dan denyut ekonomi masyarakat justru memperlihatkan wajah pembangunan yang dinilai serampangan, asal jadi, dan jauh dari standar.
“Tidak usah bicara teknis. Orang awam saja bisa menilai mana jalan yang bagus dan mana yang buruk,” tegas Anton Doriska, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam forum tersebut.
Kecaman itu bukan tanpa dasar. Hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III di lapangan menemukan sederet kejanggalan serius. Mulai dari ketebalan aspal yang diduga tidak sesuai spesifikasi, tingkat kekerasan yang rendah, hingga kepadatan jalan yang patut dipertanyakan. Ironisnya, di beberapa titik lapisan aspal bahkan disebut dapat dikelupas hanya dengan tangan kosong.
“Itu baru sampel yang kami kelupas. Tapi itu sudah mewakili kondisi bagian lain. Apa perlu semuanya kami coba kelupas?” sindir Anton, disambut nada kesal anggota dewan lainnya.
Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan juga tampak bergelombang, mengindikasikan proses pemadatan yang diduga dilakukan secara asal-asalan.
Sorotan paling tajam diarahkan ke link Jalan Pasar Atas Sukaraja dengan nilai kontrak sekitar Rp2,3 miliar. Proyek tersebut dinilai paling memprihatinkan lantaran progres pembayaran telah mencapai sekitar 90 persen, sementara kualitas fisik di lapangan dinilai jauh dari kata layak.
Kondisi serupa juga ditemukan pada link Jalan Palembang Kecik–Merantau dengan nilai kontrak sekitar Rp2,8 miliar. Persoalan ketebalan dan kepadatan kembali menjadi temuan utama. Bedanya, progres pembayaran proyek ini baru mencapai sekitar 55 persen, sehingga Komisi III menilai potensi kerugian APBD belum sedalam proyek Pasar Atas Sukaraja.
Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Rizal Tahsin, secara tegas meminta Dinas PUPR dan konsultan pengawas tidak lagi bersikap pasif.
“Kami minta pengawasan diperketat. Kalau salah, tegur. Kalau tidak layak dibayar, jangan dibayar,” tegas Rizal.
Di tengah hujan kritik tersebut, pihak CV Cipta Tiga Persada tampak tak banyak berkutik. Kontraktor berdalih tingginya intensitas hujan selama masa pengerjaan menjadi kendala utama. Untuk proyek Pasar Atas Sukaraja, mereka juga mengaku kesulitan bekerja akibat masih padatnya aktivitas pedagang kaki lima di sekitar lokasi.
“Saya akui hasil pekerjaan kami belum maksimal. Itu karena faktor cuaca hujan yang cukup tinggi dan aktivitas pedagang yang masih padat,” ujar Andaru, perwakilan dari CV Cipta Tiga Persada.
Meski demikian, pihak CV Cipta Tiga Persada akhirnya menyatakan siap bertanggung jawab penuh. Mereka berjanji akan melakukan perbaikan ulang menggunakan biaya sendiri dan memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi perencanaan.
“Kami siap memperbaiki titik-titik yang dinilai kurang,” katanya.
Namun bagi Komisi III, janji di ruang rapat tak lagi cukup. Pembuktian harus dilakukan di lapangan.
“Kami bekerja sesuai fungsi pengawasan. Kalau ini tidak dilaksanakan, risikonya tanggung sendiri. Bisa saja ada pihak lain yang lebih berwenang mengambil tindakan sesuai kapasitasnya,” tegas Rizal, mengisyaratkan kemungkinan langkah hukum jika perbaikan tak kunjung terealisasi. (YF)
