LEBONG – Proses kerja sama antara pemerintah desa di Kabupaten Lebong dan Topografi Komando Daerah Militer (Topdam) II Sriwijaya untuk penegasan batas wilayah administrasi desa tahun anggaran 2024 masih menyisakan masalah. Sedikitnya 16 desa mengaku telah membayar kewajiban senilai Rp 25 juta per desa, namun tidak bisa menunjukkan bukti transfer yang sah. Sementara itu, delapan desa lainnya sama sekali belum melunasi pembayaran.
Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lebong, Heru Dana Putra, ST., M.Ak., membenarkan bahwa hingga 10 Juli 2025, masih ada desa yang belum menyelesaikan kewajibannya, baik karena belum menganggarkan, maupun karena dananya justru disilpakan.
“Apapun alasannya, instruksi bupati jelas, pembayaran ke Topdam harus tuntas jika ingin mencairkan ADD tahap I tahun ini,” tegas Heru, Jumat (11/7/2025).
Heru menambahkan, Bagian Pemerintahan tidak pernah ikut campur soal teknis pembayaran, termasuk soal nomor rekening. Pihaknya hanya bertugas memverifikasi bukti transfer dari desa ke rekening resmi Koperasi Topdam. Jika sudah sesuai dan dikonfirmasi Topdam, rekomendasi pencairan akan dikeluarkan.
“Kami hanya memverifikasi bukti pembayaran yang valid. Kalau sudah dikonfirmasi Topdam, rekomendasi segera kami keluarkan,” ujarnya.
Menanggapi 16 desa yang mengaku telah membayar tapi tak bisa menunjukkan bukti, Heru menegaskan bahwa tanpa dokumen sah, pihaknya tidak bisa memproses pencairan. Ia menyarankan agar desa-desa tersebut segera berkoordinasi langsung dengan pihak Topdam untuk mendapatkan keterangan resmi.
“Kami tidak tahu mereka bayar lewat siapa dan ke rekening mana. Kalau merasa sudah bayar, silakan minta surat keterangan dari Topdam. Kalau ada pengakuan resmi, baru bisa kami proses,” tandasnya. (PLS)
Berita terkait:
