LEBONG – Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Selter JPTP) untuk 7 posisi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang digelar tahun 2024 lalu telah lama rampung. Namun, hingga kini jabatan-jabatan strategis tersebut masih dibiarkan kosong. Penyebab utama diakui oleh pemerintah setempat karena belum turunnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diklaim menjadi dasar untuk melaksanakan pelantikan.

Seperti diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M. Si, Kamis (21/3/2025) siang. Diakuinya, hasil seleksi dari panitia seleksi (Pansel) memang sudah lama keluar, tapi, untuk melantik pejabat yang dinilai layak oleh Pansel itu harus mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara, hingga kini rekomendasi tersebut belum ada.

“Kalau memang ada (rekomendasi), tentu kita segera tindak lanjuti. Tapi sejauh ini belum ada surat dari BKN,” ujar Mustarani.

Ia juga menambahkan, pihaknya masih menunggu kepastian dari BKN. Jika rekomendasi tak kunjung turun, maka opsi terakhir yang akan diambil adalah menggelar seleksi ulang.

“Kita tunggu dulu, jika memang tidak ada rekomendasi dari BKN, maka kita akan menggelar seleksi ulang,” tambahnya.

Hal senada juga pernah disampaikan oleh Kopli Ansori pada 27 Juni tahun 2024 lalu, pada saat itu ia masih menjabat sebagai Bupati Lebong. Diakuinya, tahapan seleksi JPTP yang diselenggarakan sejak bulan Maret itu telah lama selesai. Bahkan saat itu ia mengaku telah mengantongi 3 nama yang dinilai layak oleh Pansel (Panitia Seleksi) untuk dilantik menduduki masing-masing posisi jabatan yang dilelang. Hanya saja, waktu itu dirinya belum bisa melaksanakan pelantikan karena belum adanya rekomendasi dari Mendagri.

“Sudah, kita sudah mengantongi 3 besar hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Pansel, tapi kita masih menunggu rekomendasi dari Mendagri,” ujar Kopli.

Mandeknya pengisian jabatan eselon II ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Kondisi ini memicu spekulasi di kalangan publik, apakah ada persoalan administratif dalam proses seleksi atau ada faktor lain yang menyebabkan rekomendasi dari BKN dan Mendagri tak kunjung keluar. Jika pengisian jabatan terus tertunda, tentu akan berdampak pada efektivitas pemerintahan di Kabupaten Lebong.

Kekosongan jabatan eselon II ini berpotensi mengganggu roda pemerintahan, terutama dalam hal pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Ketiadaan pejabat definitif di sejumlah posisi strategis bisa berdampak pada lambatnya proses administrasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Lebong.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi pemerintah daerah terkait kendala yang terjadi. Apakah Pemkab Lebong telah melakukan komunikasi yang cukup intens dengan Mendagri dan BKN? Ataukah ada faktor lain yang membuat rekomendasi tersebut sengaja diperlambat?

Sebagai pengingat, pada tahun 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Lebong menggelar lelang jabatan untuk mengisi 10 posisi eselon II yang telah lama kosong. Namun, dari 10 posisi jabatan yang dilelang, hanya tujuh yang berhasil mencapai tahap final. Tiga jabatan lainnya terhenti hanya sebatas penerimaan berkas karena jumlah pelamar tidak memenuhi kuota minimal, yakni tiga orang.

Kini, publik menanti langkah tegas dari Pemkab Lebong. Apakah pemerintah daerah akan mempercepat komunikasi dengan Mendagri dan BKN, atau justru memilih untuk mengulang proses seleksi ulang yang memakan waktu dan biaya?

Berikut posisi jabatan eselon II di Kabupaten Lebong yang sudah menahun mengalami kekosongan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sudah ada pemenang lelang)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sudah ada pemenang lelang)
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Sudah ada pemenang lelang)
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Sudah ada pemenang lelang)
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Sudah ada pemenang lelang)
6. Kepala Badan Keuangan Daerah (Sudah ada pemenang lelang)
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sudah ada pemenang lelang)
8. Sekretaris DPRD (Batal lelang karena tidak ada pelamar)
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Batal lelang karena tidak ada pelamar)
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (Batal lelang karena tidak ada pelamar)
11. Bappeda (Kosong baru-baru ini karena pejabat eselon II (Kepala) digeser menjadi Staf Ahli)
12. BPBD (Kosong, pasca Pilkada pejabat eselon II (Kepala) pindah ke luar daerah)
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM (Kosong, pasca Pilkada pejabat eselon II (Kepala) pindah ke luar daerah)
14. Dinas Lingkungan Hidup (Kosong, pasca Pilkada pejabat eselon II (Kepala) pindah ke luar daerah)

(PLS)

Baca juga:

Pelantikan 7 Pejabat Hasil Selter JPTP Lebong Tertunda