REJANG LEBONG – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edy Irawan HR, SP, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu 4, yang meliputi Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong, menjumpai konstituennya dalam rangka kegiatan reses guna menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Terpantau selama reses yang berlangsung di beberapa titik pada 25 hingga 28 Februari, mayoritas usulan yang disampaikan warga berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, bantuan sektor pertanian, serta peningkatan layanan kesehatan.
Dibincangi awak media di hari terakhir reses, Edy mengungkapkan, dirinya saat ini bertugas di Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, yang membidangi hukum, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, ia menegaskan aspirasi masyarakat di luar bidangnya tetap ditampung untuk diteruskan kepada komisi yang berwenang. Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Edi menyebut lebih fokus pada aspirasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun, aspirasi yang menjadi kewenangan kabupaten tetap akan ditampung untuk nanti diteruskan ke pemerintah daerah masing-masing.
“Intinya semua aspirasi kita tampung dan catat. Terkait itu kewenangan siapa, nanti akan kita pilah untuk dikomunikasikan,” ujar pria yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ebit itu, Jumat (28/2/2025).
Lanjut Ebit, dari berbagai daerah yang dikunjungi, infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat, terutama terkait perbaikan jalan dan irigasi. Selain itu, banyak juga warga yang mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), peningkatan kuota pupuk subsidi, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan.
Terkait dengan realisasi aspirasi tersebut, Ebit mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. APBD Provinsi Bengkulu tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,9 triliun, dengan hampir setengahnay dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Dengan kondisi anggaran yang ada, tentu kita harus memperhitungkan skala prioritas. Aspirasi masyarakat akan dicatat dan dibahas di tingkat komisi untuk diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” jelasnya.
Meski demikian, Edi memastikan ia akan berupaya maksimal agar kebutuhan mendesak masyarakat bisa mendapat perhatian, terutama yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga program pembangunan yang dirancang pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tandasnya. (YF)
