REJANG LEBONG – Kinerja Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong patut disorot. Bagaimana tidak, bidang yang seharusnya mengetahui lalu lintas aset daerah ini malah mengaku tidak mengetahui keberadaan sekitar 61 unit motor dinas di lingkungan Sekretariat Daerah. Hal itu terungkap dalam rapat inventarisasi kendaraan dinas serta evaluasi anggaran 2024 dan perencanaan anggaran 2025 yang digelar di ruang Korpri, Selasa (11/22025) pagi.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Aset BPKD Rejang Lebong, Dodi Isgianto, mengungkapkan, dari total 110 unit motor dinas yang tercatat, hanya 40 unit yang dapat dipastikan penggunaannya. 4 unit dipinjamkan ke Kodim 0409/Rejang Lebong, 2 unit dipinjam SPN, 2 unit rusak berat, dan 1 unit hilang. Sisanya, 61 unit, tidak diketahui siapa yang menggunakannya.
“Kami akan melakukan pendataan ulang serta menelusuri administrasi pinjam pakai kendaraan dinas ini agar keberadaan 61 unit yang belum teridentifikasi bisa dipastikan,” ujar Dodi.
Mengetahui kondisi ini, Sekretaris Daerah Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST, langsung bereaksi keras. Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas adalah aset daerah yang dibeli menggunakan uang negara, sehingga penggunaannya harus jelas dan transparan.
“Ini harus segera ditelusuri! Saya ingin tahu siapa yang menggunakannya dan saya minta laporan lengkap secepatnya,” tegas Sekda dengan nada geram.
Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Sekda langsung menginstruksikan seluruh Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Setdakab untuk segera menyusun laporan rinci terkait kendaraan dinas yang mereka manfaatkan. Laporan tersebut harus mencakup berita acara penggunaan serta nomor polisi kendaraan.
“Saya tidak mau ini jadi benang kusut yang sulit diurai. Semua kendaraan dinas, terutama 61 unit yang belum diketahui keberadaannya, harus segera dilacak dan dilaporkan!” tandas Yusran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab atas raibnya puluhan motor dinas tersebut. BPKD berjanji akan segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan aset daerah tetap terjaga dengan baik. (YF)
