GO BENGKULU, LEBONG – Kendati Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Selter JPTP) untuk 7 posisi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong telah lama usai, tapi hingga saat ini bupati belum bisa melakukan pelantikan. Hal itu lantaran belum adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengisian kekosongan sejumlah jabatan eselon II yang ada di Kabupaten Lebong saat ini.
Seperti disampaikan oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori, S. Sos, saat dibincangi awak gobengkulu.com seusai dirinya (Bupati, red) melantik Pj Sekda di Aula Pemda Lebong, Kamis (27/6/2024) siang. Bupati membenarkan tahapan seleksi JPTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dilaksanakan tidak lama ini telah lama usai. Bahkan dirinya mengaku telah mengantongi 3 nama yang dinilai layak oleh Pansel (Panitia Seleksi) untuk dilantik menduduki masing-masing posisi jabatan yang dilelang. Hanya saja, saat ini dirinya belum bisa melaksanakan pelantikan karena belum adanya rekomendasi dari Mendagri.
“Sudah, kita sudah mengantongi 3 besar hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Pansel, tapi kita masih menunggu rekomendasi dari Mendagri,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, salah satu pointnya yaitu terkait larangan melakukan mutasi ataupun pengangkatan jabatan terhitung 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
“Artinya, sebelum ada rekomendasi Mendagri kita belum bisa melakukan pelantikan,” terangnya.
Namun demikian, karena kebutuhan birokrasi dalam waktu dekat bupati mengaku akan coba menjalin komunikasi dengan Kemendagri untuk meminta petunjuk terkait kekosongan sejumlah jabatan eselon II yang ada di Kabupaten Lebong saat ini agar dapat segera diisi oleh pejabat definitif.
“Dalam waktu dekat kita akan coba menjalin komunikasi untuk minta petunjuk, semoga saja dikabulkan karena ini kebutuhan birokrasi,” tandasnya. (YF)
