GO BENGKULU, LEBONG – Setelah Desa Mangkurajo dan Suka Sari, hari ini Kamis (30/5/2024) giliran Desa Manai Blau didatangi tim Monev (Monitoring dan Evaluasi) Kecamatan Lebong Selatan dalam rangka kegiatan yang sama, yakni monitoring pengelolaan DD/ADD tahap I tahun anggaran 2024.
Di hadapan tim Monev, Kepala Desa Manai Blau, Armen Machfudi, memaparkan terkait pengelolaan keuangan di desanya dalam 5 bulan terakhir (DD/ADD tahap I, red) lengkap dengan rinciannya. Armen mengaku DD/ADD tahap I yang dikelola olehnya telah terserap dan terealisasi 100 persen.
“Seperti biasa ada yang digunakan untuk insentif perangkat desa, penyaluran BLT, pemeliharaan gedung dan ketahanan pangan,” sampainya.

Dia juga menjelaskan, di tahap I tahun anggaran 2024 ini pihaknya tidak ada pengadaan pembangunan baru yang ada hanya pemeliharaan. Yaitu, pemasangan plafon dan wallpaper di Gedung Serba Guna. Pemeliharaan tersebut diakui Armen menghabiskan anggaran sekitar Rp 42 juta.
“Tahap I kita tidak ada fisik, kita cuma pemeliharaan Gedung Serba Guna, Alhamdulillah sudah selesai 100 persen,” ujarnya.
Lanjut Armen, untuk kegiatan ketahanan pangan pihaknya bergerak di bidang pengembangbiakan kambing dengan anggaran sekitar Rp 170 juta. Dari anggaran tersebut pihaknya merealisasikan untuk pengadaan kambing sebanyak 50 ekor serta pembuatan kandang dan obat-obatan.
“Kambing itu nanti akan dipelihara oleh warga dengan harapan dapat dikembangbiakkan. Nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok,” jelasnya.

Setelah mendengar laporan yang disampaikan oleh Kades, tim Monev langsung melakukan pengecekan administrasi hingga turun ke lapangan untuk pengecekan kegiatan pemeliharaan gedung dan pengadaan kambing seperti yang disampaikan oleh Kades.
“Tim kami telah melakukan kroscek, hasil pantauan kami semuanya sudah sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Kades,” ungkap Sekcam Lebong Selatan, Julianti, SE, yang memimpin langsung tim Monev hari itu.
Di juga berpesan kepada kepala desa agar membuat komitmen yang jelas kepada kelompok yang mengelola kambing tersebut agar tidak menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat, karena tidak semuanya kebagian.
“Mereka (Kelompok, red) harus benar-benar bertanggungjawab dan komitmennya harus jelas. Sistemnya pun harus jelas apakah bagi hasil atau bagaimana,” tandasnya. (PLS/ADV)