GO BENGKULU, LEBONG – Prestasi yang luar biasa, Pemerintah Kabupaten Lebong kembali mempertahankan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Bengkulu atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Opini WTP ini diraih sejak tahun 2016 hingga tahun anggaran 2023 tanpa terputus.
Data terhimpun berdasarkan keterangan dari Ketua BPK RI Provinsi Bengkulu, Muhamad Toha Arafat, sejak 8 tahun terakhir Lebong merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi yang berhasil mempertahankan opini WTP secara berturut-turut tanpa terputus. Setelah Lebong ada Bengkulu Utara sebanyak 7 kali berturut-turut, kemudian disusul Rejang Lebong sebanyak 6 kali berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kabupaten Lebong tahun 2023 ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Muhamad Toha Arafat dan diterima langsung oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori, didampingi Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, Sekda Lebong Mustarani Abidin, Plt Kepala BKD Riswan Effendi MM, Inspektur Inspektorat Nurmanhuri M. Si, bertempat di kantor BPK RI Provinsi Bengkulu, Jum’at (3/5/2024).
Pada kesempatan itu Bupati menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajaran atas usaha dan kerja keras selama ini sehingga berhasil mempertahankan predikat opini WTP seperti yang diraih di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, opini WTP tidak akan diraih tanpa usaha dan kerja sama semua pihak.
“Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga Kabupaten Lebong berhasil meraih opini WTP lagi. Tanpa usaha dan kerja keras semua pihak, opini WTP ini tidak mungkin bisa kita pertahankan,” tutur Kopli.
Dia menambahkan, setelah meraih opini WTP 8 kali berturut-turut, tentunya ada tugas berat yang harus diemban, yakni, mempertahankan. Menurutnya, mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan dan tentunya harus benar-benar kerja maksimal.
“Jangan terlena dan jangan cepat puas, patuhi norma-norma pengelolaan keuangan sesuai regulasi agar kita tetap mempertahankan prestasi yang sudah diraih ini dan kita terhindar dari jeratan hukum atas kelalaian yang mungkin saja terjadi,” tandasnya. (YF)
