GO BENGKULU, LEBONG – Sedikitnya terdapat sekitar 12 orang yang menamai kelompoknya dengan sebutan FORMAL (Forum Ormas dan Aktivis Lebong) mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lebong, Senin (9/10/2023) pagi. Kedatangan Formal yang dimotori oleh pria yang akrab disapa Awi ini untuk melakukan aksi guna mengkritik kinerja Bakesbangpol yang dinilainya bobrok.
Salah satu massa aksi seorang perempuan yang diketahui bernama Citra, dalam orasinya mengkritik sistem pengelolaan anggaran kegiatan yang dikelola oleh Bakesbangpol. Dia menyebut Bakesbangpol hanya dijadikan tempat untuk menghambur-hamburkan anggaran. Dia menilai Bakesbangpol tidak profesional dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran. Hal tersebut dinilai demikian berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami olehnya pada saat menjadi salah satu peserta lomba dalam rangka memeriahkan HUT Lebong tahun kemarin. Pada saat itu, dia mengaku tidak diberi minum oleh panitia penyelenggara, sementara untuk mendatangkan artis Pemkab Lebong rela mengeluarkan uang hingga puluhan juta.
“Boro-boro mendapat honor, minum saja kami beli sendiri. Kalau untuk mengundang artis Pemkab rela mengeluarkan uang hingga puluhan juta,” cetusnya.
Masih terkait anggaran, massa aksi juga menuntut transparansi Bakesbangpol dalam penyaluran anggaran hibah untuk Ormas dan LSM. Menurutnya, hibah untuk ORMAS atau LSM itu disalurkan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh ORMAS atau LSM itu sendiri.
“Apo hibah itu bisa dibagi-bagi per-kuota, setahu aku hibah itu diberikan perkegiatan Ormas atau LSM, dak mungkin Ormas dan LSM samo galo kegiatannyo, ado dikit duitnyo, ado banyak. untuk itu kito menuntut transparansi dalam pendistribusiannyo,” ungkap pria yang akrab disapa Awi itu.
Selanjutnya, massa aksi menuntut agar tidak ada pungutan liar atau yang dikenal dengan istilah fee dalam penyaluran dana hibah.
“Sudah kasih duit datang lagi mau minta fee, kan kasihan ORMAS atau LSM yang menerima, sudah uangnya sedikit diminta fee pula,” bebernya.
Selain masalah anggaran, massa aksi juga menuntut penyelesaian persoalan dualisme yang ada di tubuh BMA Lebong. Dia meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak berpolemik berkepanjangan.
“Sebenarnya malu kita masalah BMA sampai ke PTUN. Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut sebaiknya Kepala Bakesbangpol mundur saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol, Dr. Hambali, S.Pd., M. Pd., MH, saat dibincangi di kantornya seusai menemui massa aksi menuturkan, apa yang disampaikan oleh massa aksi semuanya positif. Namun, menurutnya apa yang dituntut oleh FORMAL itu semuanya sudah dilakukan. Misalnya, terkait transparansi dalam penyaluran dana hibah. Semua ORMAS atau pun LSM berhak mengajukan proposal dan mendapat perlakuan sama. Namun, tidak semua proposal itu bisa dipenuhi. Proposal yang masuk itu terlebih dahulu diverifikasi, mulai dari legalitas, kelengkapan dan lainnya.
“Apa yang disampaikan oleh FORMAL menurut saya semuanya bagus, dan itu pun sudah kami lakukan. Kalau sebelum saya, saya tidak tahu,” tuturnya.
Selanjutnya, dalam waktu dekat Hambali mengaku akan menjawab tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi melalui surat.
“Akan kita pelajari dulu, nanti akan kita jawab. Mereka kan menyampaikan aspirasinya dalam bentuk tertulis jadi nanti kita balasnya juga tertulis,” tandasnya. (FR)
