/
/
headlinehukum-peristiwaLebongpotret-desa

Takut Nolak, Kades Rela Cari Pinjaman untuk Bayar Bimtek

1819
×

Takut Nolak, Kades Rela Cari Pinjaman untuk Bayar Bimtek

Sebarkan artikel ini
pinjam uang untuk bayar Bimtek
Ilustrasi

GO BENGKULU, LEBONG – Ada pengakuan mengejutkan terlontar dari sejumlah Kades (Kepala Desa) yang ada di Kabupaten Lebong. Sejumlah Kades ini mengaku terpaksa mencari pinjaman (Hutang, red) untuk membayar biaya Bimtek (Bimbingan Teknis) yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah yang diselenggarakan 2 kali berturut-turut dalam 2 bulan terakhir ini.

Pertama, pada bulan awal bulan Juni lalu, sedikitnya terdapat sekitar 96 aparatur desa dari Kabupaten Lebong mengikuti Bimtek di Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (LPPAN). Untuk mengikuti Bimtek tersebut setiap peserta diwajibkan membayar sebesar Rp 13 juta untuk biaya Bimtek dan travel selama di Bandung. Ditambah lagi untuk biaya transport dari Kabupaten Lebong menuju Jakarta dan uang saku peserta.

Belum genap 2 bulan, para Kades kembali dibingungkan dengan undangan Bimtek yang diselenggarakan oleh Yayasan Biru Bengkulu yang diselenggarakan pada 3 Agustus hingga 6 Agustus di Kota Bengkulu. Bimtek yang diikuti sekitar 60-an aparatur desa asal Kabupaten Lebong ini kabarnya ditarif Rp 7 juta per peserta.

Sejumlah Kades yang berhasil dibincangi awak gobengkulu.com dengan lantang mengaku terpaksa mengikuti Bimtek tersebut karena dimotori oleh lembaga yudikatif yang notabenenya berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.  Sebab itu, para Kades ini mengaku tidak punya nyali untuk menolak. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengaku terpaksa mencari hutangan untuk menutup biaya Bimtek yang wajib bayar di muka itu.

“Jujur kami tidak berani menolak, memang tidak ada paksaan tapi kami merasa terancam jika tidak ikut, bisa-bisa kami di TO (Target Operasi) nanti, habislah kami. Kalau sumber dana ya bisa-bisa kami kalau tidak ada ya kami cari pinjaman dulu,” tutur sumber yang enggan disebutkan namanya saat dibincangi awak gobengkulu.com beberapa waktu lalu.

Terkait legalitas anggaran, para Kades ini pun menyebut ada yang legal ada pula yang tidak. Dia menjelaskan, tidak legal karena anggaran untuk bayar Bimtek tersebut tidak tertera di APBDes sehingga tidak bisa dibuatkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai bukti pengeluaran. Bahkan dari mereka ada yang mengaku harus pandai-pandai menyisihkan dari anggaran lain untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk Bimtek itu.

“Ada yang legal ada juga yang tidak. Kalau tidak ada di APBDes tentu tidak legal karena tidak bisa dibuatkan SPJ-nya, ya jadi harus pandai-pandai menyisihkan dari anggaran lain, dak mungkin kami pakai uang pribadi,” bebernya.

Hingga berita ini diterbitkan awak gobengkulu.com belum berhasil mengkonfirmasi pihak yang disebut-sebut sebagai dalang kegiatan tersebut dan masih dalam upaya. (YF)

Baca juga:

Kades Manut, Miliaran Dana Desa di Kabupaten Lebong Terkuras untuk Bimtek

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *