/
/
headlinehukum-peristiwaLebong

Lantaran Belum Vaksin, BLT DD Warga Desa Talang Baru I Dikantongi Kades

319
×

Lantaran Belum Vaksin, BLT DD Warga Desa Talang Baru I Dikantongi Kades

Sebarkan artikel ini
Kades kantongi BLT DD
Ilustrasi

GO BENGKULU, LEBONG – Kabar tak sedap berhembus dari Pemerintah Desa Talang Baru I, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, terkait penyaluran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) tahun 2022 lalu. 4 orang warga setempat yang namanya terdaftar sebagai KPM mengaku tidak menerima BLT DD seperti KPM lainnya. BLT DD tersebut kabarnya ditahan oleh Kades lantaran 4 orang tersebut belum vaksin.

“Kami berempat, kalau kata Kades karena kami belum vaksin jadi uang BLT-nya ditahan,” cerita salah satu KPM yang mengaku uang BLT DD-nya dikantongi Kades, Selasa (18/7/2023).

Dia menambahkan, BLT DD yang dikantongi oleh Kades itu bervariasi, ada yang 3 bulan, terhitung sejak Oktober, November, dan Desember 2022, ada pula yang 9 bulan terhitung sejak April hingga Desember 2022.

“Bervariasi ada yang 3 bulan ada juga yang 9 bulan,” imbuhnya.

Terkait hal itu, Kepala Desa Talang Baru I, Armaja Kartika, ketika dikonfirmasi tak menampik hal tersebut. Dia menceritakan, kejadiannya pada tahun anggaran 2022 lalu. Pada waktu itu pemerintah sedang gencar mengejar target vaksin sehingga terbitlah instruksi untuk menerapkan wajib vaksin kepada seluruh KPM Bansos.

“Ini aturan, karena waktu itu setiap KPM wajib vaksin dan bagi yang belum vaksin maka dianggap tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Dia menambahkan, pada waktu itu dirinya sudah menyarankan agar 4 orang tersebut segera vaksin agar bisa menerima BLT, tapi mereka tetap saja tak mengindahkannya. Versi Kades, uang BLT yang seharusnya diserahkan ke 4 KPM itu tidak disimpannya secara pribadi tapi sudah disetorkan kembali ke rekening kas desa.

“Saya sudah sarankan kepada mereka agar segera vaksin tapi mereka tetap tidak mau, jadi uang BLT-nya pun tetap saya tahan dan sudah saya kembalikan ke rekening kas desa, karena aturannya memang begitu” jelasnya lagi.

Di lain sisi, Kepala Dinas PMD-Sos, Reko Haryanto, S. Sos, ketika dikonfirmasi sangat menyayangkan kondisi tersebut itu. Kata Reko, KPM ditetapkan melalui Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) yang kemudian dituangkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). KPM yang sudah ditetapkan dalam RKPDes tidak bisa dilakukan pembatalan begitu saja apalagi tanpa dasar yang kuat. Terkait KPM wajib vaksin, kata Reko belum ada landasan hukum yang kuat dan menurutnya itu hanyalah imbauan. Artinya, vaksin bukan menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk menerima Bansos.

“Menurut saya tindakan yang diambil oleh Kades itu salah, karena belum ada aturan yang menetapkan apabila belum vaksin maka status sebagai KPM gugur,” terang Reko.

Reko juga menjelaskan, mengurangi jumlah KPM yang sudah ditetapkan dalam RKPDes itu bisa. Seandainya KPM tidak bisa ditemui sementara tidak ada surat kuasa untuk diambilkan oleh pihak lain maka pemerintah desa bisa mengganti dengan warga yang dinilai layak sebagai KPM.

“Memangkas di tengah jalan tidak bisa, tapi kalau mengganti KPM dengan alasan yang jelas bisa,” jelasnya.

Menariknya lagi, setelah dicek data di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), ternyata tidak ada pengurangan KPM yang dilakukan oleh Pemdes Talang Baru I pada tahun 2022 lalu. Data terhimpun, anggaran BLT DD untuk 83 KPM yang ditetapkan oleh Pemdes Talang Baru I tahun anggaran 2022 lalu sebesar Rp 298.800.000 telah terserap 100 persen dan tidak ada data pengembalian anggaran ke rekening kas desa seperti yang diakui oleh Kades.

“Kalau di data kami anggaran BLT DD di Desa Talang Baru I tahun 2022 lalu terserap 100 persen dan tidak ada data pengembalian ke rekening kas desa,” tandas Reko. (FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *