/
/
headlineLebong

Dinilai Langgar Dokumen UKL/UPL, DPRD Lebong Rekomendasikan Aktivitas PT KHE Dihentikan

905
×

Dinilai Langgar Dokumen UKL/UPL, DPRD Lebong Rekomendasikan Aktivitas PT KHE Dihentikan

Sebarkan artikel ini
Hentikan aktivitas PT KHE

GO BENGKULU, LEBONG – Dengan lantang Ketua Komisi I Wilyan Bachtiar membacakan sejumlah rekomendasi DPRD Lebong terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Lebong tahun 2022, yang dibacakan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Selasa (12/7/2023) pagi. Sedikitnya ada 19 rekomendasi yang perlu diperhatikan salah satunya adalah penghentian aktivitas PT KHE (Ketahun Hidro Energi) yang terletak di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang. Perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit energi listrik ini dinilai telah melanggar dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dalam menjalankan aktivitasnya.

Dia memaparkan, aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT KHE bisa berdampak negatif terhadap lingkungan bahkan dapat mengancam keselamatan nyawa manusia. PT KHE dinilai telah melanggar dokumen awal yang seharusnya sistem konstruksi menggunakan sistem open. Sementara pada pelaksanaannya PT KHE menerapkan sistem konstruksi Tunnel (Terowongan) dengan menggunakan bahan peledak. Seharusnya, lanjut Wilyan, sistem yang diterapkan berubah maka dokumen UKL/UPL-nya pun harus disusun ulang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan.

Paripurna

“Jika sistem yang diterapkan di lapangan berubah, seharusnya dokumen UKL-UPL nya pun berubah dan harus disusun ulang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan saat ini,” terang Wilyan.

Dia menegaskan, jika PT KHE tidak mau menyusun ulang dokumen UKL/UPL-nya maka Pemerintah Kabupaten Lebong harus menghentikan kegiatan mereka (PT KHE, red) untuk sementara waktu hingga mereka mengikuti prosedur sesuai dengan regulasi yang ada. Dia menambahkan, pihaknya tidak anti terhadap investor tapi siapapun itu harus mengikuti prosedur, mekanisme dan regulasi yang ada.

“Jangan hanya karena ingin mendatangkan investor kita rela mempertaruhkan keselamatan lingkungan apalagi terhadap kegiatan yang dapat mengancam keselamatan nyawa manusia,” imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh pihak legislatif itu, Bupati Lebong Kopli Ansori menyatakan akan segera menindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada.

“Semuanya akan kita tindaklanjuti, suara legislatif adalah suara rakyat, apapun itu akan kita tindaklanjuti tapi tentunya kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada,” sampainya. (YF)

Respon (1)

  1. Saya sangat mengapresiasikan salah satu langkah tegas yang di ambil oleh komisi I yakni pak wilyan backhtiar, jangan sampai pihak2 investor hanya menginginkan kepentingan individu saja tanpa memikirkan sebab dan akibat rencana yang di lakukan, apalagi sudah tidak sesuai dengan prosedural awal yang semestinya harus mengikuti analisis dampak lingkungan (AMDAL)
    Saya selaku masyarakat sipil sangat berharap langkah tegas DPR dalam menganalisa dan observasi dari pihak luar yang ingin melakukan investasi di bumi Swarang Patang Stumang yang saya cintai yang notabenanya tanah kelahiran saya.
    Di air ketahuan itu sendiri ada ratusan bahkan ribuan harapan hidup masyarakat dari dulu sampai sekarang yang merupakan mata pencairan sehari-hari.
    Saya harap DPR benar benar menyuarakan aspirasi masyarakat lebong terkhusus untuk desa kota donok,suka sari dan talang ratu karena desa ini pertama kali yang akan merasakan dampak kerusakan lingkungannya.
    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *