GO BENGKULU, LEBONG – Puluhan aparatur desa asal Kabupaten Lebong, beramai-ramai mengunjungi Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/6/2023). Kabarnya keberangkatan puluhan aparatur desa ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (LPPAN) di Jawa Barat.
Informasi terhimpun, untuk mengikuti Bimtek tersebut para aparatur desa ini menguras anggaran yang cukup fantastis bahkan jika ditotal jumlahnya mencapai Rp 1,2 miliar lebih. Per 1 orang aparatur desa ditarif Rp 8 juta untuk biaya Bimtek, ditambah lagi Rp 5 juta untuk biaya travel. Jadi, per orang harus mengeluarkan biaya Rp 13 juta di luar tiket pesawat.
Kuras anggaran yang cukup fantastis hanya untuk mengikuti Bimtek ini tentunya mendapat sorotan dari masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menduga Bimtek yang diikuti oleh aparatur desa ini terselubung kepentingan oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Lebih dari itu, Bimtek yang diikuti itu pun dinilai tidak begitu berdampak untuk mendongkrak kualitas SDM aparatur desa untuk diabdikan di pemerintahan desanya.
Dikatakan demikian bukan tanpa alasan, jika mengintip dari rundown acara yang dijadwalkan, para aparatur desa ini akan berada di Bandung selama 5 hari. Di hari pertama, para peserta hanya register dan acara makan malam bersama. Hari ke dua, para peserta akan mendapat materi wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta bela negara oleh Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi Cikole Lembang. Kemudian di hari ke tiga, para peserta akan melakukan studi tiru Pelayanan kepada Masyarakat Berbasis Digitalisasi di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Lanjut hari ke empat, para peserta akan mendapat Pelatihan Ketahanan Pangan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) di Lembang.
Di hari terakhir (Ke lima, red), tidak ada kegiatan atau pelatihan apa pun, acara hanya sekedar pembagian sertifikat pelatihan kemudian chek out hotel.
Menariknya, Bimtek aparatur desa yang digelar di Bandung ini selain di buka langsung oleh Kepala Dinas PMD Lebong juga dihadiri pejabat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong. Sehingga menimbulkan pertanyaan publik apa korelasi Bimtek yang selenggarakan di Bandung itu dengan Kejari Lebong.
“Kalau menurut kami Bimtek ini hanya menghambur-hamburkan anggaran saja, uang Rp 1,2 miliar itu tidak sedikit. Menurut kami, kalau memang mau Bimtek kenapa tidak undang saja narasumbernya ke sini biayanya bisa lebih irit. Semoga saja Bimtek ini bukan proyek para oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” sindir salah satu masyarakat yang enggan namanya diekspos.
Di sisi lain tidak sedikit pula masyarakat yang menilai kualitas aparatur desa di wilayah Kabupaten Lebong memang masih minim dan memang butuh bimbingan atau pun pelatihan. Masih banyak perangkat desa yang tidak bisa kerja dan tidak tahu tugas fungsinya, malah tidak sedikit administrasi desa yang dikerjakan oleh pihak ke tiga karena ketidakmampuan aparatur desa.
Hal itu menurutnya tidak lepas dari kelalaian kepala desa yang tidak selektif dalam merekrut perangkat desa dan masih kental unsur nepostisme tanpa memperhatikan kualitas dan kemampuan. Dia juga menyebut, untuk urusan di desa pemerintah sudah membayar mahal petugas untuk pendampingan, mulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), dan ada juga Tenaga Ahli (TA).
“Makanya kepala desa harus selektif dalam memilih perangkat desa, sementara untuk bertanya di desa ada PLD, PD dan TA, mereka ini orang pintar dan dibayar mahal oleh pemerintah untuk mendampingi pemerintah desa,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, S. Sos, M. Si, ketika dikonfirmasi membenarkan sedikitnya terdapat sekitar 96 aparatur desa asal Lebong yang mengikuti Bimtek di Bandung, terdiri kepala desa definitif, Pjs kepala desa dan ada juga perangkat desa. Dia pun membenarkan untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh LPPAN itu, per orang (Aparatur Desa, red) harus bayar Rp 13 juta untuk biaya Bimtek dan travel, sementara untuk tiket pesawat atau biaya dari Lebong ke Bandung di luar itu.
Dia menerangkan, Bimtek terhadap aparatur desa itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja agar dapat melaksanakan dalam tugas-tugasnya sesuai jabatan yang diemban, sehingga dapat memajukan desanya sesuai harapan masyarakat berdasarkan undang-undang.
“Menurut saya ini penting karena menyangkut kualitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat,” imbuhnya.
Kalau masalah anggaran, kata Reko memang sudah ada di APBDes masing-masing, yang diberi nama pemberdayaan aparatur desa. Bagi yang mau mengikuti (Bimtek, red) maka bisa menggunakan anggaran tersebut, tapi jika tidak mau maka anggaran tersebut akan dijadikan SiLPA (Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran) dan bisa dibelanjakan kembali di tahun anggaran berikutnya.
“Anggarannya jelas ada di APBDes, jika tidak ada di APBDes berarti mereka terpaksa gunakan anggaran pribadi, tapi saya rasa itu tidak mungkin,” tandasnya. (YF)
Ini salah satu contoh penggunaan dana desa (DD) yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Silahkan laporkan ke Satgas Dana Desa. Pasti kena ini !!!