/
/
headlineLebong

Pelayanan Publik Dinkes Zona Hijau, RSUD Lebong malah Jadi Sorotan

92
×

Pelayanan Publik Dinkes Zona Hijau, RSUD Lebong malah Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Pelayanan RSUD Buruk Sekda Geram

GO BENGKULU, LEBONG – Selasa siang (28/2/2023) Pemerintah Kabupaten Lebong meraih piagam penghargaan dari Ombudsman RI terhadap standar pelayanan publik tahun 2022. Di tahun 2022 lalu ombudsman melakukan penilaian di 7 OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, meliputi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan 2 Puskesmas.

Dalam penilaiannya, ombudsman memberi nilai tertinggi kepada DPM-PTSP, yakni, 89,16. Kemudian menyusul di bawahnya Dinas Dukcapil dengan nilai 85,29, Puskesmas Muara Aman 86,98, Dinas Kesehatan 83,62, Puskesmas Taba Atas 82,45, Dinas Dikbud 82,45 dan terakhir Dinas Sosial 80,74.

Angka-angka tersebut disebut oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, masih dalam kategori baik atau biasa disebut dengan istilah zona hijau. Dampak dari nilai 7 OPD itu pun berhasil membawa standar pelayanan publik Kabupaten Lebong berada pada nomor urut 4 terbaik se-Provinsi Bengkulu.

“Perolehan ini sangat baik dan tergolong tinggi. Kami bangga dengan Kabupaten Lebong yang tetap konsisten dengan standar pelayanan publik yang diwajibkan dalam undang-undang,” kata Herdi.

Menariknya, kendati mendapat penghargaan dari ombudsman, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH., M. Si, yang juga turut hadir pada acara penyerahan piagam penghargaan di aula Bappeda, Selasa (28/2/2023) siang itu, menyentil pelayanan publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong. Sekda menyebut, pelayanan publik di RSUD masih harus banyak berbenah. Sekda secara blak-blakan menegur Plt Direktur RSUD Lebong, Rachman, agar segera memperbaiki pelayanan di RSUD yang dipimpinnya itu. Sekda mengaku, kerap mendapat keluhan dari masyarakat karena pelayanan di RSUD dinilai kurang baik.

“Tolong pak Rahman, Dinkes sudah bagus, Puskesmas juga bagus, masa RSUD parah. Tolong ajarkan karyawan bapak itu untuk senyum,” cetus Sekda.

Sekda menambahkan, RSUD merupakan pusat pelayanan yang besar. Oleh sebab itu, Sekda meminta kepada seluruh penyelenggara pelayanan harus mempunyai empati kepada siapa saja yang datang membutuhkan. Dalam hal ini, lanjut Sekda, Aparatur Sipil Negara merupakan barisan paling depan sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga sebagai alat negara dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Standar pelayanan publik juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, karena kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ketika kepercayaan itu tidak mampu dijaga maka pemerintah dianggap gagal dalam melayani masyarakatnya bahkan berpotensi memicu konflik sosial maupun konflik politik, sekali lagi saya ingatkan tolong berbenah,” tandasnya. (FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *