/
/
headlineLebong

Masih di Zona Hijau, Lebong Kembali Raih Penghargaan dari Ombudsman

176
×

Masih di Zona Hijau, Lebong Kembali Raih Penghargaan dari Ombudsman

Sebarkan artikel ini
piagam ombudsman
Wakil Bupati Fahrurrozi saat menerima piagam penghargaan dari Kepala Ombudsman

GO BENGKULU, LEBONG – Patut diacungi jempol pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lebong di era kepemimpinan Kopli Ansori dan Fahrurrozi. Memasuki tahun kedua (tahun 2022, red) kepemimpinannya, Kabupaten Lebong bertahan di zona hijau dalam hal pelayanan publik. Kabupaten Lebong berhasil meraih nilai yang luar biasa di angka 84,23 atau urutan terbaik ke-4 se-Provinsi Bengkulu.

Atas perolehan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong kembali mendapat piagam penghargaan dari ombudsman RI yang diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, Selasa (28/2/2023) siang. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Lebong, Fahrurrozi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), H. Mustarani Abidin, SH., M. Si, beserta sejumlah pejabat lainnya berikut jajaran, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Lebong.

piagam ombudsman
Kepala Ombudsman menyerahkan kepada Kepala Dinas PTSP peraih nilai standar pelayanan publik tertinggi di Kabupaten Lebong

Dalam sambutannya wakil bupati menyampaikan, pelayanan publik merupakan salah satu indikator kinerja para ASN dalam melayani masyarakat. Jika nilai pelayanan publik buruk tentu pelayanan kepada masyarakat juga terindikasi buruk. Dia mengaku bangga dan mengapresiasi kinerja OPD yang berhasil mengukir prestasi gemilang terkait pelayanan publik. Dia juga meminta seluruh OPD agar dapat mempertahankan dan konsisten untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh OPD yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya minta prestasi ini tetap dipertahankan tetap jalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar OPD,” sampai Wabup.

Dia menambahkan, untuk meraih standar pelayanan yang baik tentu tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang menjadi indikator sebagai objek penilaian. Untuk meraih itu semua tentu butuh perjuangan dan konsistensi para OPD yang berhubungan dengan pelayanan untuk tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

“Kita bangga dengan perolehan ini, tapi kita jangan puas dulu, prestasi ini harus tetap dipertahankan. Ingat, untuk naik tidak mudah tapi untuk turun sangat gampang,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, menyampaikan ucapan selamat kepada Pemkab Lebong yang kembali meraih penghargaan terkait pelayanan publik. Dia mengatakan, kendati berada pada nomor urut 4 se-Provinsi Bengkulu, tapi Kabupaten Lebong masih berada pada zona aman (Zona Hijau, red) dengan nilai yang cukup tinggi. Apalagi OPD yang menjadi objek penilaian di tahun 2022 lalu bertambah dari sebelumnya. Jika sebelumnya hanya 4 OPD, meliputi, Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, tapi di tahun 2022 bertambah menjadi 7 OPD, ditambah dengan Dinas Sosial, dan 2 puskesmas.

piagam ombudsman

Dijelaskan Heri, variabel yang dinilai adalah terkait ketersediaan kepatuhan layanan di OPD pelayanan publik, meliputi, Dinas Dukcapil, DPM-PTSP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

“Ini sungguh capaian yang luar biasa, di tahun 2019 lalu yang kita nilai hanya 2 OPD saja, yakni Dinas Dukcapil dan DPM-PTSP, kemudian di tahun 2021 bertambah menjadi 4 OPD dan tahun 2022 menjadi 7 OPD, dan Alhamdulillah Kabupaten Lebong tetap berada di zona hijau,” jelas Herdi.

Heri juga membeberkan, jika sebelumnya penilaian hanya berfokus pada ketersediaan standar layanan di OPD, tapi untuk tahun 2022 standar penilaian lebih kompleks lagi. Mulai dari kompetensi penyelenggara, ketersediaan standar layanan, feedback pengguna layanan, dan penanganan pengaduan.

“Idealnya standar layanan harus berbanding lurus dengan penerapannya, artinya bukan hanya pemenuhan ketersediaan standar layanan saja tapi SDM penyelenggara layanan juga harus ditingkatkan,” tandasnya.

Menutup sambutannya, Herdi juga mengimbau kepada seluruh OPD agar dapat mempertahankan standar layanan yang sudah diraih. Menurutnya, semua bisa diraih berkat komitmen dan kerjasama antara bupati dan seluruh OPD untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

“Saya harap ini dapat dipertahankan, layanan maksimal kepada masyarakat harus dikedepankan, jangan hanya OPD yang dijadikan sampel saja tapi seluruh OPD wajib maksimalkan layanan kepada masyarakat,” tegasnya. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *