GO BENGKULU, LEBONG – Tim monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Lebong Selatan kabarnya telah rampung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi DD ADD tahun anggaran 2022 di 6 desa yang ada di wilayah kecamatannya. Camat Lebong Selatan, Karter Jaya, SE, melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Juliati, SE, menyampaikan, dari kegiatan Monev yang diselenggarakannya tidak lama ini, terdapat sejumlah temuan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah desa baik terkait kelengkapan administrasi maupun pertanggungjawaban terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DD ADD.
Selain itu, Sekcam mengaku bingung dengan pengakuan 6 desa yang ada di dalam wilayah kecamatannya, mereka (Pemdes, red) menyebut nominal ADD yang masuk ke rekening desa tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Pihak desa mengaku bingung pemotongan tersebut dilakukan oleh siapa dan untuk apa, karena tidak pernah diberitahu sebelumnya.
“Pihak desa bingung, kami malah lebih bingung,” ujar Sekcam, Rabu (1/2/2023).
Terkait hal itu, lanjut Sekcam, dirinya pernah berkoordinasi dengan PLD (Pendamping Lokal Desa), dari keterangan yang dia dapat, ternyata potongan tersebut adalah potongan BPJS kesehatan perangkat desa yang dipotong langsung oleh pihak BKD (Badan Keuangan Daerah). Karena, pihak BPJS berpendapat jika uang sudah ditransfer seluruhnya ke rekening desa dikhawatirkan pemerintah desa akan lalai untuk membayar iuran BPJS perangkat desanya.
“Jika ini benar pemotongan untuk BPJS Kesehatan perangkat desa, kami minta kepada BKD agar menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada masing-masing Pemdes agar mereka juga tahu alur uangnya kemana dan juga untuk SPJ mereka (Pemdes, red),” imbuhnya.
Di lain tempat, Kepala Dinas PMD, Reko Haryanto, S. Sos, M. Si, melalui Kepala Bidang PMD, Heru Dana Putra, ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut menuturkan, dia tidak tahu persis itu potongan untuk apa. Namun, dia berkeyakinan sama seperti yang diutarakan oleh PLD bahwa potongan tersebut untuk iuran BPJS Kesehatan perangkat desa. Pasalnya, Heru mengaku beberapa waktu lalu dia pernah diminta bantuan oleh BPJS agar memotong langsung iuran BPJS Kesehatan seluruh perangkat desa sebelum uang ditransfer ke rekening masing-masing desa.
“Karena uangnya bukan di kami, jadi saya sarankan agar mereka (BPJS, red) berkoordinasi dengan pihak BKD,” jelas Heru.
Ditanya berapa nominal iuran BPJS yang harus dibayar oleh masing-masing Pemdes, Heru menjelaskan, dari total tagihan yang disampaikan oleh pihak BPJS, 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebong kemudian 1 persen ditanggung oleh perangkat itu sendiri yang dipotong dari honor.
“Berapa nominal yang dipotong saya kurang tahu, tapi setahu saya dari tagihan yang disampaikan oleh pihak BPJS 4 persen ditanggung oleh pemerintah daerah, sementara 1 persen lagi ditanggung oleh perangkat itu sendiri yang dipotong dari honor mereka,” papanya. (Pls)
