/
/
headlineLebong

Masih Banyak Bansos yang Tidak Tepat Sasaran

330
×

Masih Banyak Bansos yang Tidak Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Bansos

GO BENGKULU, LEBONG – Kendati sudah 77 tahun merdeka tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang beruntung dan hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan tidak sedikit anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah hanya karena faktor keterbatasan ekonomi.

Menyadari kondisi demikian itu, pemerintah tidak tinggal diam. pemerintah tak henti-hentinya menggelontorkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk meringankan beban masyarakatnya yang kurang beruntung.

Seperti di Kabupaten Lebong, sedikitnya tercatat sekitar 9 ribu-an warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial (KPM Bansos) program pemerintah. Bansos tersebut diluncurkan dengan berbagai nama/istilah sesuai dengan kriteria peruntukannya. Ada berupa uang tunai, ada berupa barang, dan ada pula berupa pelayanan kesehatan.

Tapi miris, program mulia pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu ini tidak jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum perpanjangan tangan pemerintah. Tidak jarang Bansos yang disalurkan tidak pada orang yang tepat. Praktik-praktik KKN masih merajalela, hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan faktor kepentingan masih menjadi tolak ukur sehingga program mulia pemerintah ini tidak dapat dirasakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan.

Contoh kecil saja yang berhasil dipantau awak gobengkulu.com, yakni di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan. Salah satu Lansia warga setempat yang mengaku bernama Inot. Lansia 70 tahun ini mengaku tidak pernah mendapat bantuan apa pun dari pemerintah, dia hanya menjadi menonton. Dia mengklaim tidak sedikit warga di sekitarnya yang masih muda dan mapan secara ekonomi tapi tercatat sebagai penerima Bansos. Bukan hanya 1 program tapi berbagai program Bansos diterimanya yang seharusnya diterima oleh orang miskin.

“Umur saya sudah 70 tahun, saya hidup sebatang kara, tapi saya tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah. Sementara orang lain yang lebih mampu dari saya selalu dapat,” ungkapnya.

Dia juga mengaku sudah beberapa kali didata oleh petugas yang mengaku dari Dinas Sosial, tapi tetap saja namanya tidak tercatat sebagai penerima Bansos.

“Didata sudah pernah tapi dak dapat juga. Mungkin karena saya ini tidak terlalu penting dan bukan bagian dari keluarga mereka (Petugas, red),” cetusnya.

Di waktu yang sama, Lurah Tes, Leni Marlina, membenarkan kondisi tersebut. Dia menyebut, masih banyak penerima Bansos yang tidak tepat sasaran. Dulu katanya masalah data, tapi setelah dilakukan pendataan ulang dan diserahkan ke Dinas terkait (Sosial, red) hasilnya masih tetap sama tidak berubah, penerima masih orang-orang lama. Dia juga mengaku kerap diprotes oleh warganya terkait penerima Bansos yang dinilai tidak tepat itu.

“Baru-baru ini kita pernah melakukan pendataan ulang dan kita serahkan ke Dinas (Sosial, red) tapi tetap saja penerima Bansos masih orang-orang lama,” imbuhnya.

Selanjutnya dia meminta kepada pemerintah agar benar-benar memperhatikan data penerima Bansos agar tidak salah sasaran. Bahkan dia mengusulkan kepada Dinas Sosial agar rumah penerima Bansos ditempel stiker sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

“Jika dia memang keluarga tidak mampu pasti tidak akan keberatan rumahnya ditempel stiker, tapi jika dia dari keluarga mampu pasti dia akan malu, biarlah sanksi sosial yang akan menghukum karena semua mata akan melihat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lebong, A Ghozali, ketika dikonfirmasi tak menampik akan hal itu. Dia mengakui sejauh ini masih banyak penerima Bansos yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal itu disebabkan data yang digunakan masih data lama yang tak kunjung diperbarui. Katanya lagi, seharusnya, pemerintah setempat baik lurah atau pun kepala desa lebih kooperatif dan aktif memperbarui data warganya karena lebih tahu kondisi sebenarnya.

“Ini disebabkan data yang tidak update, seharusnya kepala desa utau pun lurah aktif dengan pembaruan data di wilayahnya. Mungkin ada yang meninggal atau kondisi ekonominya sudah berubah (Mapan, red) segera diperbarui datanya dan sampaikan ke dinas,” tuturnya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu petugas dari Dinas Sosial pernah meminta kepada para kepala desa agar melakukan Verval (Verifikasi dan Validasi) data penerima KPM, tapi hanya segelintir desa saja yang menyampaikan ke dinas.

“Inilah akibatnya kalau data kita tidak update, akhirnya tidak tepat sasaran. Tapi ini akan menjadi PR bagi kami kedepannya dan kita akan mulai berbenah, termasuk juga terkait menempelkan merek atau pun stiker di rumah penerima Bansos itu akan menjadi kajian kami,” demikian Ghozali. (Pls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *