/
/
headlineLebong

Terganjal Restu Ketua DPRD, Hearing dengan Pedagang Lebong Batal

345
×

Terganjal Restu Ketua DPRD, Hearing dengan Pedagang Lebong Batal

Sebarkan artikel ini
Kantor DPRD

GO BENGKULU, LEBONG – Ada yang janggal dalam tubuh DPRD Kabupaten Lebong. Tanpa alasan yang jelas pihak legislatif membatalkan secara sepihak hearing dengan Perkumpulan Pedagang Lebong (PPL) yang sudah dijadwalkan Rabu (24/11/2022) besok.

Padahal, Selasa (22/11/2022) pagi, salah satu staf sekretariat dewan menginformasikan kepada pihak PPL bahwa hearing yang diminta oleh PPL beberapa waktu lalu akan dilaksanakan Rabu besok, bahkan dari pihak PPL diminta untuk mengkonfirmasi berapa orang yang akan datang agar dipersiapkan segala sesuatunya.

Herannya, hanya berselang beberapa jam, staf sekretariat dewan tersebut kembali menghubungi pihak PPL dan menginformasikan bahwa hearing yang dijadwalkan besok dibatalkan dan ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Kepada awak gobengkulu.com, ketua PPL, Suratman, menceritakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan hearing bersama DPRD terkait kejelasan sistem penempatan Pasar Muara Aman, sekitar 3 pekan yang lalu. Selama 3 pekan surat tersebut belum mendapat respons dari pihak DPRD.  Setelah 3 pekan, barulah pada Selasa (22/11/2022) pagi, pihaknya menerima pemberitahuan bahwa hearing akan dilaksanakan besok Rabu. Tapi sayang, belum lagi terlaksana pihak DPRD membatalkan rencana hearing tersebut secara sepihak.

“Kami juga heran, pertama, surat kami sudah 3 minggu tidak direspons, setelah direspons pagi tadi tapi kok tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas,” keluhnya.

Dirinya menilai ada yang janggal dari pembatalan tersebut, bahkan pihaknya menduga ada permainan yang melibatkan orang besar (Oknum pejabat, red) di balik rencana pemanfaatan pasar yang kabarnya akan segera dioperasikan itu. Lebih dari itu, dia juga menduga ada kepentingan pihak lain yang membisikkan dewan sehingga permohonan hearing dari pihaknya tidak digubris.

“Saya yakin ini ada apa-apanya, jika tidak, tidak mungkin permohonan hearing kami dibatalkan bahkan ditunda hingga waktu yang tidak bisa ditentukan,” cetusnya.

Dia pun meminta agar DPRD selaku wakil rakyat bertindak independen untuk kepentingan masyarakat. Dia menyebut, dalam bernegara masyarakat punya hak dan perlakuan yang sama sesuai dengan kapasitasnya. Lanjutnya, jika ada pihak lain yang mengatas namakan perkumpulan pedagang, silakan saja. Tapi, dia kembali menegaskan, satu-satunya organisasi pedagang di Kabupaten Lebong yang sudah lama berdiri dan berbadan hukum adalah PPL. Sebab itu, dia meminta agar wakil rakyat ataupun pemerintah Kabupaten Lebong lebih bijak dalam bertindak.

“Kami sudah mencium ada permainan di balik ini, karena ada sebagian dari kami (Oknum pedagang, red) yang secara diam-diam sudah membentuk organisasi lain selain organisasi resmi yang sudah lebih dulu berdiri dan berbadan hukum. Kabarnya orang itu dekat dengan pejabat,” bebernya.

Di lain sisi, Sekretaris Dewan (Sekwan), Cahya Sectiantoro, ketika dikonfirmasi terkait pembatalan hearing tersebut, dia malah tampak bingung. Dia dengan lantang menyebut hearing akan digelar Rabu besok. Setelah mendapat keterangan bahwa pihak PPL telah menerima pemberitahuan pembatalan, dia mengaku belum tahu dan bingung dengan informasi tersebut karena dirinya selaku Sekwan belum menerima informasi itu.

“Jadi, kan kami sudah informasikan dengan PPL hearing digelar besok,” jawanya.

Tidak berselang lama, setelah mencari informasi dengan stafnya, Sekwan baru tahu bahwa surat yang dinaikkannya ke ketua DPRD belum ditandatangani oleh ketua DPRD. Informasi yang dia dapat, ketua minta hearing dengan PPL dijadwalkan ulang karena ada pihak lain yang juga mau hearing terkait permasalahan yang sama dengan PPL. Hanya saja, dirinya mengaku belum tahu pihak lain mana yang dimaksud oleh ketua DPRD itu.

“Kami sudah naikkan suratnya ke ketua pak, tapi belum ditandatangan oleh ketua. Kata ketua, hearingnya minta dijadwal ulang, tapi kami belum bisa pastikan kapan siapnya karena kata ketua ada juga pihak lain yang mau hearing terkait masalah yang sama jadi nanti dibarengkan aja,” dalihnya.

Menariknya lagi, Sekwan mengaku sebelum menaikkan surat ke ketua DPRD, terlebih dahulu dia telah mengkonfirmasi dengan Komisi yang membidangi perdagangan, yakni Komisi III dan mereka menyatakan siap. Tapi, lanjutnya, kendati Komisi III siap jika tidak ada rekomendasi dari ketua DPRD hearing belum bisa dilaksanakan.

“Saya sudah konfirmasi dengan komisi III, dan mereka menyatakan siap kebetulan Rabu besok belum ada kegiatan lain. Tapi karena belum ada restu ketua jadi hearing kita tunda dulu,” tandasnya.

Hanya saja, hingga berita ini diterbitkan ketua DPRD Lebong belum berhasil dikonfirmasi. (YF)

Baca juga:

Bangunan Pasar Mewah Tak Kunjung Rampung, Pedagang Berencana Ngadu ke Dewan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *