GO BENGKULU, LEBONG – Kendati sudah beberapa kali diperingatkan, ternyata masih saja terdapat e-warong nakal dalam penyaluran bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Seperti yang terjadi di Kabupaten Lebong baru-baru ini. Terdapat sejumlah e-warong yang dengan sengaja menyalurkan barang yang tidak diperbolehkan dalam Pedum (Pedoman Umum), dan ada juga yang terindikasi menghitung harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) sehingga barang yang diterima tidak setimpal dengan nilai uang yang ada di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) milik KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yakni senilai Rp 200 ribu per bulan. Selain itu ada juga yang menyalurkan bahan pangan yang sudah tidak layak konsumsi (Rusak/Busuk, red) bahkan ada pula yang mengurangi timbangan.
Menyikapi hal itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Puji Warno, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Yasir Hadi Broto, SE, mengatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah e-warong yang terindikasi nakal dan seluruh TKSK untuk dimintai klarifikasi terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat dan menurutnya permasalahan tersebut telah selesai. Lanjut Yasir, dalam penyaluran BPNT ada regulasi yang harus dipedomani, yakni Pedum.
“Kita sudah panggil e-warong yang terindikasi nakal dan sudah kita minta klarifikasi,” ujar Puji.
Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BRI agar mengevaluasi e-warong yang nakal dan tidak mempedomani Pedum, termasuk juga e-warong milik PNS dan e-warong yang hanya buka saat penyaluran saja.
“Tadi kami sudah menggelar rapat dengan pihak BRI untuk menertibkan e-warong (BRILink) yang nakal dan tidak sesuai dengan Pedum, data sudah kami sampaikan dan pihak BRI menyatakan siap dan akan segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yasir, pihak BRI juga berjanji akan mengakomodir pengadaan mesin BRILink (E-warong) untuk wilayah tertentu yang selama ini belum tersedia e-warong/BRILink untuk mempermudah dan menertibkan KPM pada saat penyaluran.
“Selama ini masih ada KPM suatu desa yang terpaksa mengambil Bansos ke desa lain karena di desanya belum ada e-warong/BRILink,” tandasnya. (YF)