GO BENGKULU, LEBONG – Kebobrokan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong kian terkuak. Setelah sebelumnya Bupati Lebong diperkarakan oleh pegawainya sendiri ke KASN terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal perombakan pejabat, kali ini Bupati Lebong kembali dikeluhkan oleh pegawainya karena dinilai lamban dalam menyikapi setiap permasalahan yang menyangkut kelangsungan birokrasi.
Bagaimana tidak, sudah memasuki minggu ke-2 bulan Agustus, puluhan pegawai Bappeda dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dikabarkan belum gajian karena kekosongan pimpinan. 2 big boss di 2 OPD tersebut dikabarkan berakhir masa jabatannya pada 1 Agustus lalu karena pensiun. Sayangnya, walaupun sudah diketahui dari jauh-jauh hari, tapi pemangku kebijakan di Kabupaten Lebong tidak segera menunjuk pejabat pengganti untuk mengisi 2 posisi jabatan tersebut agar kelangsungan birokrasi tidak terganggu.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Apedo Irman Bangsawan, melalui Kepala Bidang Mutasi, Candra, saat dikonfirmasi awak gobengkulu.com, membenarkan bahwa tampuk pimpinan di Bappeda dan Dinas Perpustakaan kosong sejak 1 Agustus pekan lalu. Itu pun diakuinya telah dilaporkan ke Sekretaris Daerah untuk ditunjuk pejabat lain sebagai pengganti tapi hingga hari ini belum ada penunjukan.
“Sudah kami sampaikan ke Sekda, mungkin dalam waktu dekat ini akan ditunjuk pengganti, yang pasti sudah kami sampaikan,” kata Candra.
Untuk penunjukan, Candra menyebut kewenangannya ada di Bupati melalui Sekda, sementara pihaknya hanya meneruskan proses administrasinya saja.
“Kalau kami hanya proses administrasinya saja dan hanya meneruskan petunjuk dari pimpinan,” imbuhnya.
Sementara itu, sejumlah pegawai Bappeda yang berhasil dibincangi awak goebengkulu.com, mengaku sangat menyayangkan atas kelalaian para pemimpin di Kabupaten Lebong yang seolah tak mau tahu kesusahan pegawai kecil. Karena bukan hanya gaji yang tertunda tapi dampak dari kekosongan itu pihaknya juga belum bisa mengusulkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk bulan Juni-Juli.
“Gaji kami tu tinggal dikit tapi itu lah harapan kami. Bukan hanya gaji TPP yang kami tunggu-tunggu juga belum bisa diusulkan karena tidak ada bos yang neken (Tandatangan, red) usulan,” cetusnya, Selasa (9/8/2022).
Dia pun berharap dalam waktu dekat akan segera ditunjuk pelaksana tugas pengganti agar semua urusan kantor tidak terkendala.
“Harapan kami akan segera ada pengganti biar semua urusan tidak terkendala,” tandasnya. (YF)
