/
/
headlinehukum-peristiwaLebong

Menggunakan Material Ilegal, Kontraktor Bisa Dipidana

618
×

Menggunakan Material Ilegal, Kontraktor Bisa Dipidana

Sebarkan artikel ini
Kasat Reskrim Polres Lebong, Iptu. Alexander, SE
Kasat Reskrim Polres Lebong, Iptu. Iptu Alexander, SE

GO BENGKULU, LEBONG – Kapolres Lebong AKBP. Awilzan, S.I.K, melalui Kasat Reskrim Iptu. Alexander, SE, kembali mengingatkan kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah agar teliti dalam menggunakan material untuk bahan bangunan. Tidak bisa dipungkiri saat ini bercokolan tambang-tambang liar di luar kontrol pemerintah yang tidak mengantongi izin dan beroperasi di luar regulasi.

Dia menegaskan, tambang yang tidak mengantongi izin bisa dipastikan ilegal dan haram secara hukum jika digunakan untuk bahan material bangunan pemerintah. Pertama kualitasnya belum terjamin, kemudian secara tidak langsung akan merugikan negara dari sektor pendapatan yang biasa dipungut melalui pajak. Karena, galian C yang tidak berizin dipastikan tidak bayar pajak.

“Saya ingatkan kepada seluruh kontraktor, terkhusus yang mengerjakan proyek pemerintah di wilayah hukum Polres Lebong wajib menggunakan material dari tambang galian C berizin, jika tidak saya pastikan akan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung,” tegas Kasat, Kamis (28/7/2022).

Kasat juga menjelaskan, mengapa proyek pemerintah harus menggunakan galian C dari tambang berizin karena memang ada aturannya. Bukan hanya bacotan belaka, Kasat juga membeberkan undang-undang yang mengatur terkait kewajiban menggunakan material dari tambang berizin. Yakni, Undang-Undang nomor 04 tahun 2009 tentang Minerba. Terkhusus pada pasal 161 dijelaskan, setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin, dipidana dengan ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

“Dalam UU RI Nomor 04 tahun 2009 jelas diterangkan apa konsekuensi hukum jika menggunakan material dari tambang ilegal, jika mau coba-coba silakan saja,” cetusnya.

Selain itu, Kasat juga menyampaikan, pihaknya akan menurunkan tim untuk memantau sumber material yang digunakan oleh para kontraktor untuk bahan material proyek pemerintah di Kabupaten Lebong. Jika ditemukan ada indikasi pelanggaran terkait perizinan ataupun yang menggunakan material dari tambang yang tidak berizin, dia pastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami akan turunkan tim untuk memantau ini, jika kedapatan kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas,” tandasnya.

Untuk diketahui, jika berpedoman dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Lebong, Erik Rosadi, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Monginsidi, saat dikonfirmasi gobengkulu.com, Rabu (27/7/2022) kemarin, di tahun 2022 ini para kontraktor hanya bisa belanja di 4 tambang yang menurutnya berizin dan dipastikan akan dikenakan pajak. Yakni, tambang galian C milik Hamdan di Desa Talang Ratu, MJP di Desa Talang Ratu, Adi Santoso di Desa Talang Ratu, dan Hanafia Makmun di Desa Kutai Donok. Masih versi Monginsidi, selain 4 tambang tersebut, masih ada 1 tambang lagi yang IUP-nya masih aktif yakni tambang Karya Uram Family yang terletak di Desa Sebelat Ulu. Hanya saja, di tahun 2022 ini Monginsidi memastikan tambang Karya Uram Family yang kabarnya milik Bupati Lebong itu sudah tidak beroperasi lagi. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *