/
/
headlineLebongpotret-desa

Perangkat Desa Jangan Makan Gaji Buta

233
×

Perangkat Desa Jangan Makan Gaji Buta

Sebarkan artikel ini
Perangkat desa jangan makan gaji buta

GO BENGKULU, LEBONG – Bertempat di halaman kantor camat Lebong Selatan, pada Selasa (26/7/2022) pagi, seluruh kepala desa di wilayah kecamatan setempat berkumpul dalam rangka menghadiri acara sosialisasi terkait kinerja dan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) perangkat desa.

Dibincangi seusai acara, Camat Lebong Selatan, Pendi, S. Sos, melalui Sekretaris Kecamatan, Julianti, SE, menyampaikan, sosialisasi yang digelarnya itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing.

“Harapan kita seluruh perangkat desa mengerti dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing,” kata Julianti.

Dia pun secara blak-blakan menuturkan, selama ini masih banyak perangkat desa yang tidak mengerti dengan tugasnya sesuai dengan jabatan yang ditunjuk. Perangkat desa hanya “tempelan” untuk melengkapi struktur pemerintahan desa tanpa mengetahui fungsi dan kewajibannya. Dia juga menyebut, jika tidak mengerti dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, bisa disimpulkan perangkat desa tersebut makan gaji buta.

“Jika tidak menjalankan tugas ya itu namanya makan gaji buta kan. Gaji perangkat itu tidak sedikit lho setara dengan gaji PNS golongan II A,” cetusnya.

Terkhusus dia menyentil untuk jabatan Kasi Perencanaan, sejauh ini dia menilai posisi tersebut diduduki oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Terbukti, sebagian besar RKP (Rencana Pemerintah Desa) selalu terlambat. Itu semua menurutnya karena tidaktahuan perangkat desa dan minimnya ilmu untuk menjalankan tugas tersebut. Kondisi itu pula disebutnya sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjual jasa dalam pembuatan RKP termasuk juga dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban).

“Ini terbukti, masa ada 2 desa RKP-nya sama, bahkan kebutuhannya pun sama, seperti ketahanan pangan yang 20 persen itu, kan tidak mungkin sama persis. Saya yakin salah satu desa tersebut ada yang copy paste, atau mereka menggunakan jasa orang yang sama,” bebernya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar kepala desa dapat menunjuk perangkat desa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing, bukannya berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga.

“Jika setiap jabatan ditunjuk sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing, saya yakin roda pemerintahan desa akan berjalan dengan baik tanpa hambatan, baik administrasi maupun urusan lainnya,” tandasnya. (Pls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *