/
/
headlinehukum-peristiwaLebong

Tangkap Mafia BBM Subsidi

148
×

Tangkap Mafia BBM Subsidi

Sebarkan artikel ini
Antrean BBM Subsidi
Dokumen gobengkulu.com, Jumat (22/7/2022) sore, sekitar pukul 15.57 WIB

GO BENGKULU, LEBONG – Sudah hampir 2 bulan terakhir SPBU di Kabupaten Lebong dipadati antrean panjang. Kondisi demikian itu dikeluhkan oleh masyarakat baik pembeli (BBM subsidi, red) maupun warga di sekitar SPBU. Tampak antrean hingga 500 meter-an memanjang di sisi kiri kanan jalan menuju SPBU dan menutup usaha warga sekitar. Diakui salah satu pemilik toko, sejak 2 bulan terakhir omset usahanya menurun drastis. Kondisi demikian itu diklaim olehnya akibat tempat usahanya tertutup antrean panjang para pemburu BBM subsidi hingga berjam-jam.

“Omset kami menurun drastis sejak antrean panjang di depan toko kami ini. Konsumen kami tidak bisa datang karena tempat usaha kami tertutup antrean panjang. Mau parkir pun mereka (Konsumen, red) tidak bisa, jadi mereka lebih memilih ke tempat lain,” ungkapnya, Jumat (22/7/2022).

Dia juga mengklaim para pemburu BBM subsidi itu sebagian besar bukanlah untuk memenuhi kebutuhan (Kendaraan, red) tapi untuk bisnis. BBM subsidi yang didapat akan dijual kembali ke penadah yang kemudian dijual lagi secara eceran dengan harga tinggi. Dikatakan demikian bukan tanpa alasan, karena sudah berlangsung sangat lama dia mengaku sudah mengenal wajah-wajah dan kendaraan yang digunakan oleh para pengantre BBM Subsidi tersebut yang diakuinya hampir setiap hari tampak mengambil barisan.

“Yang ngantre setiap hari di sini ya orang-orang ini aja. Kalo memang digunakan untuk kebutuhan pribadi tidak mungkin habis dalam sehari kalo cuma untuk keliling-keliling di Kabupaten Lebong ini aja. Masa pulang ngantre jam 4 sore besok pagi sudah ngantre lagi,” cetusnya.

Sementara itu, salah seorang pengantre yang berhasil dibincangi awak gobengkulu.com, menuturkan, kesulitan mendapat BBM subsidi di Kabupaten Lebong sudah berlangsung sangat lama, bahkan menurutnya sudah hampir 2 bulan terakhir. Sejak antrean panjang, dia mengaku sering terlambat mengantar anaknya sekolah karena terpaksa harus menunggu berjam-jam. Untuk membeli di luaran (Eceran, red) dipatok dengan harga selangit yang sangat tidak wajar, Rp 11 ribu/liter bahkan ada yang Rp 12 ribu/liter. Kesulitan BBM subsidi itu menurutnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Saya heran, kalo memang pasokan minyak berkurang, kok yang jual eceran banyak. Ini jelas ada permainan yang tidak sehat. Kami masyarakat kecil jelas tersiksa pak kalo ini tidak segera ditindak,” ujarnya.

Di sisi lain, Kapolres Lebong, AKBP. Awilzan, S.I.K, melalui Kasat Reskrim, Alexander, SE, saat dikonfirmasi terkait kondisi demikian itu mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan jika terdapat indikasi penimbunan BBM subsidi. Sejauh ini, kata Alex, keterangan dari pengelola SPBU antrean panjang itu disebabkan berkurangnya pasokan minyak masuk. Kasat juga mengimbau kepada seluruh masyarakat jika menemukan kecurangan di lokasi SPBU agar didokumentasikan baik video atau pun foto kemudian dilaporkan ke pihaknya untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Ini masih kita Lidik (Penyelidikan, red), apakah mereka menggunakan tanki standar atau tanki modif. Kami juga minta peran serta masyarakat jika menemukan indikasi kecurangan harap didokumentasikan dan laporkan kita,” ujar Kasat.

Kasat juga mengimbau kepada para pedagang eceran agar tidak mengambil keuntungan melebihi batas kewajaran. Menurut Kasat, mengambil keuntungan di luar kewajaran apa lagi di saat kesulitan orang banyak juga termasuk salah satu tindak kejahatan.

“Kita juga akan menindak jika ada yang dengan sengaja memanfaatkan kesempatan sulit ini untuk meraup keuntungan pribadi yang tidak wajar. Mohon kerjasamanya, jangan menindas masyarakat di saat kesulitan,” tandasnya.

Pantauan gobengkulu.com, para pemburu BBM bersubsidi ini rela bermalam di areal SPBU untuk mengambil urutan antrean terdekat. Terpantau SPBU mulai dipadati para sejak pukul 00.00 WIB. Bahkan tak jarang para pemburu BBM subsidi ini mengambil barisan 2 kali (Antrean, red) untuk mendapat pasokan lebih. Jika sudah demikian sudah sepatutnya aparat penegak hukum, termasuk DPRD selaku wakil rakyat, dan OPD terkait bergerak dan bertindak untuk menjawab kesulitan masyarakat. (FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *