/
/
headlineLebong

Terganjal Perpres, Honor TP2KL Belum Bisa Dibayar

169
×

Terganjal Perpres, Honor TP2KL Belum Bisa Dibayar

Sebarkan artikel ini
TP2KL BELUM GAJIAN

GO BENGKULU, LEBONG – Hampir setengah tahun terbentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong (TP2KL) belum gajian. Belum dibayarnya gaji tim yang terdiri dari 17 orang ini lantaran terganjal oleh Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Seperti yang disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebong, Ferdinan Agustian, melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Gundala, belum dibayarnya honorarium TP2KL itu lantaran nominal honorarium TP2KL yang ditetapkan melalui Perbub Nomor 28 tahun 2021 tidak sejalan dengan Perpres nomor 33 tahun 2020. Dia menjelaskan, dalam Perbub tersebut nominal honorarium yang ditetapkan untuk anggota TP2KL lebih tinggi dari Standar Harga Satuan Regional yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Oleh sebab itu, pihaknya belum berani merealisasikan pembayaran honorarium tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kami perlu dasar hukum yang kuat untuk pembayaran honorarium tersebut,” kata Gundala, Kamis (7/7/2022).

Dia menambahkan, salah satu yang bisa dilakukan agar honorarium tersebut bisa dibayar adalah merevisi Perbub. Diakuinya, revisi Perbub tersebut saat ini sedang digarap oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Jika Perbub-nya sudah sesuai dan tidak bertolak belakang dengan Perpres nomor 33 tahun 2020 yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional, maka pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk membayar honorarium tersebut.

“Kalau tidak salah Perbub itu masih diproses di Bagian Hukum, saya kurang tahu apakah sudah naik ke bupati atau belum,” ungkapnya.

Apa Itu TP2KL?

TP2KL adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lebong di zaman pemerintahan Bupati Kopli Ansori untuk membantu bupati dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Lebong. TP2KL mempunyai tugas memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan RPJMD dan dokumen RKPD Kabupaten Lebong. Kemudian memberi saran dan masukan program prioritas pembangunan. TP2KL juga mempunyai tugas memberi pertimbangan kepada bupati terhadap pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

TP2KL terdiri atas 17 orang, meliputi 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua. Jika berpedoman pada Perbub Nomor 23 Tahun 2020, anggota TP2KL terdiri dari akademisi, profesional dan praktisi dengan standar pendidikan minimal S1. Dalam Perbub tersebut juga diatur tentang besaran honorarium yang akan diterima oleh TP2KL dengan rincian, ketua Rp 3,5 juta per bulan, sekretaris 3 juta per bulan dan anggota 2,5 juta per bulan.

TP2KL dibentuk di tahun ke-2 pemerintahan Kopli Asori dan Fahrurrozi. Untuk pembayaran honorarium dan menunjang kegiatan TP2KL tahun 2022, kabarnya Pemkab Lebong telah menganggarkan uang sebesar Rp 700 juta.

Apa Kaitannya dengan Perpres?

Jika mengacu pada Perpres nomor 33 tahun 2020, TP2KL ini termasuk dalam katagori tim Penyuluhan atau pendampingan yang dijelaskan pada halaman 11 point 1.7. Besaran honorarium dibayar dengan mengacu pada UMP (Upah Minimum Provinsi) dan standar pendidikan. Untuk SMA diberikan honorarium sesuai dengan nominal UMP, untuk lulusan DI/DII/DIII dan Sarjan Terapan, diberikan honorarium paling banyak 114 persen dari UMP, lulusan SI paling banyak 124 persen, lulusan S2 paling banyak 113 persen, dan lulusan S3 paling banyak 150 persen.

Sementara, UMP Bengkulu per 1 Januari 2022 senilai Rp Rp. 2.238.094,031 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Satu Sen). (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *