/
/
headlineLebongpotret-desa

Apakah 65 Desa akan Dipimpin Pjs Kades Lagi, Ini Penjelasan Kabid PMD

143
×

Apakah 65 Desa akan Dipimpin Pjs Kades Lagi, Ini Penjelasan Kabid PMD

Sebarkan artikel ini
Heru Dana Putra
Kepala Bidang PMD, Heru Dana Putra, ST., M. Ak

GO BENGKULU, LEBONG – 65 Jabatan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lebong kabarnya akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Untuk mengisi jabatan tersebut, Dinas PMD saat ini sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 yang rencananya akan dimulai (Tahapan, red) Oktober mendatang. Kabarnya, Pihak PMD saat ini juga sedang memperjuangkan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi untuk memilih tampuk pemimpin di desa tersebut.

Kepala Dinas PMD, Reko Haryanto, S. Sos, melalui Kepala Bidang PMD, Heru Dana Putra, ST., M. Ak, saat dikonfirmasi Rabu (6/7/2022) siang, mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan draft kebutuhan anggaran kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dibahas bersama Banggar (Badan Anggaran) DPRD Lebong di APBD Perubahan tahun anggaran 2022. Dia pun memastikan, jika anggaran yang dibutuhkan tersedia maka Pilkades akan dilaksanakan di tahun ini.

“Jika anggarannya ada, Pilkades pasti akan kita gelar tahun ini, namun, jika anggarannya tidak tersedia ya terpaksa kita tunda dulu,” kata Heru.

Ditanya berapa nominal anggaran yang diusulkan untuk melaksanakan Pilkades di 65 desa itu, Heru mengaku telah mengusulkan sekitar Rp 4,4 miliar. Estimasi uang yang tidak sedikit itu diakui Heru untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pilkades hingga usai, mulai dari tahapan awal hingga pelantikan. Termasuk juga di dalamnya untuk honor panitia, logistik dan keamanan. Dia menjelaskan, hingga hari H (Pencoblosan, red) ada beberapa tahapan yang akan dilalui, mulai dari pengumuman, pendaftaran calon, verifikasi berkas dan tahapan-tahapan lainnya. Agar dapat terlaksana dengan baik, pihaknya juga tidak bekerja sendiri, tentunya akan melibatkan banyak pihak (Panitia, red), mulai dari panitia tingkat desa, tingkat Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten, termasuk juga melibatkan unsur TNI dan Polri.

“Kalo kita dengar angka segitu ya besar, tapi itu untuk kebutuhan Pilkades 65 desa yang logistik dan panitianya pun akan lebih banyak dari Pilkades-pilkades sebelumnya,” tutur Heru. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *