/
/
headlineLebongpotret-desa

Ingat! Bumdes Bukan Usaha Kades tapi Usaha Bersama

156
×

Ingat! Bumdes Bukan Usaha Kades tapi Usaha Bersama

Sebarkan artikel ini
Camat Lebong Sakti
Camat Lebong Sakti, SABIRIN, S.Sos

GO BENGKULU, LEBONG – Salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan adalah melalui program Dana Desa (DD). Program Dana Desa pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 silam. Sejak tahun itu, seluruh desa di Indonesia setiap tahunnya menerima asupan dana dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp 1 miliar bahkan ada yang lebih untuk dikelola oleh pemerintah desa.

Diharapkan melalui program tersebut akan terwujud pembangunan yang merata hingga ke pelosok-pelosok desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa.

Tapi sayang, sudah hampir 7 tahun berjalan program dana desa tampaknya hanya berkutat di sektor pembangunan infrastruktur desa yang sifatnya konsumtif tanpa melakukan pengembangan untuk menghasilkan uang lebih. Itu pun terkadang tanpa memperhatikan kebutuhan publik dan skala prioritas bahkan terkadang terselip kepentingan pribadi pemangku kebijakan.

Padahal, dengan memanfaatkan dana desa pemerintah desa juga diharapkan dapat menggali potensi yang ada di desa untuk dikembangkan menjadi usaha bersama sehingga bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan PADes (Pendapat Asli Desa). Salah satunya melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Tapi sayang, hingga saat ini tampaknya baru segelintir desa saja yang serius mendirikan Bumdes bahkan masih ada yang belum mendirikan sama sekali. Kalaupun ada, orientasinya pun sudah “menyimpang”. Bumdes didirikan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan masyarakat desa.

Seperti yang disampaikan oleh Camat Lebong Sakti, Sabirin, S. Sos. Dia berpendapat, sebagian besar pemerintah desa terkhusus di wilayah kecamatan yang dia pimpin masih menganggap sepele terkait Bumdes. Kalaupun ada, dia menilai kebanyakan mati suri karena Bumdes yang didirikan sifatnya situasional dan tidak kontinu. Seperti, usaha organ tunggal, sewa tenda, dan ada pula simpan pinjam. Parahnya lagi, camat menyebut pendirian Bumdes tidak memperhatikan asas kebersamaan bahkan condong ke kepemilikan pribadi.

“Jika Bumdes didirikan dengan sungguh-sungguh dan orientasinya benar, maka pemerintah desa tidak akan lagi tergantung dengan dana desa,” kata camat, Selasa (31/5/2022).

Dia juga menegaskan, dana desa dikucurkan untuk masyarakat dan bukan untuk kebutuhan pribadi kepala desa (Kades). Jadi, lanjutnya, ke mana pun dana desa dibelanjakan tujuannya tetap untuk kepentingan masyarakat desa dan tidak boleh hanya menguntungkan Kades.

“Jadi jangan lagi ada Kades yang mendirikan Bumdes tapi keuntungannya masuk ke kantong pribadi. Pembukuannya harus jelas, berapa uang masuk dan berapa uang keluar harus jelas dan transparan,” tegasnya. (Pls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *