/
/
headlineLebong

Pejabat Fungsional Masih Bisa Kembali ke Struktural, Ini Syaratnya

3460
×

Pejabat Fungsional Masih Bisa Kembali ke Struktural, Ini Syaratnya

Sebarkan artikel ini
pelantikan pejabat fungsional

GO BENGKULU, LEBONG – Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kemudian Surat Ditjen Otda Kemendagri Nomor : 800/2237/OTDA tertanggal 28 Maret 2022 tentang Tindaklanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 83 pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong dilantik menjadi pejabat fungsional, Selasa (31/5/2022) sore. 83 orang yang dilantik tersebut sebelumnya menjabat sebagai pejabat eselon IV di bawah Bidang-bidang di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH., M. Si. Dibincangi seusai acara, Sekda mengatakan, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan peraturan Kementerian PANRB yang harus diikuti dan berlaku di seluruh Indonesia. Artinya, seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia wajib menjalaninya.

“Kita ditenggat hingga 30 Mei kemarin, tapi karena ada sesuatu hal jadi terpaksa kita laksanakan hari ini. Ini kali ke-dua pasca gelombang pertama yang kita gelar Desember lalu,” terangnya.

Selanjutnya, Sekda juga mengatakan, seseorang (ASN, red) yang difungsionalkan bukan berarti kariernya berakhir (Jabatan, red). Sekda menjelaskan, seseorang yang telah difungsionalkan masih bisa pindah menjadi pejabat struktural tergantung kebutuhan birokrasi dan kinerja yang bersangkutan. Tapi, yang bersangkutan harus minimal 1 tahun menjalani posisi fungsionalnya.

“Menurut saya tidak ada yang beda, kalau saya lihat ini hanya beda penyebutan saja, pola kerjanya pun tidak ada yang berubah,” ujarnya.

Lebih jauh Sekda menuturkan, penyederhanaan birokrasi tujuannya pasti bagus, yakni untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam memberikan pelayanan publik. Mungkin dengan komposisi selama ini dinilai masih kurang efisien karena faktor organisasi dan tata kerja yang berjenjang ke setiap tingkatan, mulai dari pejabat eselon hingga staf pelaksana.

“Pastinya pemerintah punya tujuan positif untuk masyarakat terutama terkait pelayanan publik agar tidak ribet dan terlalu banyak jenjang,” tandasnya. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *