/
/
headlinehukum-peristiwaLebong

Stop Kekerasan Perempuan dan Anak

153
×

Stop Kekerasan Perempuan dan Anak

Sebarkan artikel ini
KASAT BINMAS
KASAT BINMAS POLRES LEBONG, IPTU KWAT SANTOSA, SH

GO BENGKULU, LEBONG – Miris, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini masih marak terjadi di tengah masyarakat. Bahkan jumlah kasus yang terjadi diperkira lebih banyak dari jumlah kasus yang terlapor. Hal itu dimungkinkan karena minimnya pengetahuan tentang hukum atau karena adanya rasa takut untuk melapor karena di bawah ancaman pelaku atau bisa juga karena rasa malu akan aib dari aksi kekerasan yang dialami korban.

Kapolres Lebong, AKBP. Wilzan, S.I.K, melalui Kasat Pembinaan Masyarakat  (Binmas) Polres Lebong, Iptu Kwat Santosa, SH, saat dibincangi awak gobengkulu.com, tak menampik akan maraknya kasus kekerasan atau pun pelecehan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebong. Menurutnya, salah satu pemicu tindakan tersebut lantaran minimnya pengawasan baik dari orang tua, keluarga, maupun masyarakat, serta minimnya pengetahuan akan hukum.

“Salah satu pemicunya adalah kurangnya pengawasan baik dari orang tua, keluarga, maupun masyarakat,” ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Dia mengatakan, sejak 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lebong telah melakukan upaya pencegahan dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik tingkat Kabupaten maupun tingkat desa. Tapi sayang, Satgas PPA yang dibentuk itu menurutnya belum berjalan maksimal. Terbukti, masih ada Satgas PPA Desa yang tidak melakukan kegiatan sama sekali tapi selalu menerima honor yang bersumber dari Dana Desa (DD) atau bisa dikatakan hanya makan gaji buta.

“Kita sudah ada Satgas PPA Desa tapi sepertinya selama ini belum berjalan maksimal bahkan ada yang terindikasi tidak menjalankan fungsinya sama sekali, atau bisa dikatakan makan gaji buta,” cetusnya.

Dia menyebut, seluruh desa di Kabupaten Lebong saat ini sudah ada Satgas PPA Desa, jumlahnya 5 orang per desa. Jika Satgas PPA menjalankan fungsinya dengan baik dan dikerjakan bersama-bersama dengan masyarakat, maka angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dipastikan akan menurun setiap tahunnya karena ruang gerak calon pelaku akan terdeteksi dan terbatas dengan pengawasan-pengawasan yang ketat.

“Honornya bervariasi tergantung kebijakan kepala desa dan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDes. Tapi biasanya honor per orang minimal 300 ribu per bulan, kalikan saja 5 orang kali 93 desa kali 300 ribu, itulah biaya yang dikeluarkan pemerintah setiap bulannya untuk melindungi perempuan dan anak di setiap desa,” bebernya.

Dia kembali mengingatkan agar Satgas PPA Desa dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dia juga menjabarkan, tugas dan fungsi Satgas PPA Desa, diantaranya, melakukan identifikasi terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan termasuk juga mengidentifikasi orang yang rentan menjadi pelaku.

Selanjutnya, Satgas PPA Desa bertugas mengidentifikasi korban yang belum mendapat perlindungan hukum termasuk juga mengidentifikasi pelaku yang belum tersentuh hukum.

“Satgas PPA Desa juga harus aktif memberi edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” sampainya.

Jika sudah berjalan dengan baik, dia yakin tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perlahan akan menurun dengan sendirinya karena adanya upaya-upaya pencegahan yang akan memperkecil kesempatan para calon pelaku. Kasat mengaku telah melakukan koordinasi dengan Satgas PPA Desa dan telah meminta agar mengawasi warga yang dinilai rentan menjadi korban, minimal berkunjung ke rumahnya satu kali dalam sebulan.

“Kita perlahan sudah berkoordinasi dan juga memberi sosialisasi kepada Satgas PPA Desa terkait tugas dan fungsinya, dan saya minta mereka setiap bulan ada laporan kegiatannya,” tandas Kasat. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *