/
/
headlineLebong

TPP Belum Bisa Dibayar, ASN Harap Bersabar

125
×

TPP Belum Bisa Dibayar, ASN Harap Bersabar

Sebarkan artikel ini
Heri Setiawan
Kepala Bagian Organisasi, Heri Setiawan, ST

GO BENGKULU, LEBONG – Tampaknya para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong harus banyak-banyak bersabar dan harus kuat menahan selera. Pasalnya, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tahun lalu yang masih menunggak 1 bulan (Desember, red) oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, tampaknya belum akan dibayar dalam waktu dekat ini. Bagaimana tidak, secara regulasi TPP baru bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah setelah ada surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara, untuk mendapat rekomendasi itu sendiri ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemerintah daerah, jika semua dinyatakan lengkap barulah rekomendasi Kemendagri akan keluar.

Disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi, Heri Setiawan, ST, sejauh ini pihaknya telah menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Kelengkapan itu pun diakuinya telah dilakukan pra validasi. Dari hasil pra validasi beberapa waktu lalu, ternyata masih ada beberapa kekurangan berkas yang harus dilengkapi dan perlu diperbarui.

“Salah satunya adalah Perkada (Peraturan Kepala Daerah), dan ada juga surat yang perlu diperbarui, misalnya terkait PP 53 yang mengalami perubahan,” kata Heri, Rabu (16/2/2022).

Heri menjelaskan, setelah tahapan pra validasi selanjutnya akan dilakukan tahapan validasi. Jika persyaratan dinyatakan lengkap barulah pihak Kemendagri akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembayaran TPP.

Hanya saja, Heri mengaku belum tahu pasti kapan tahapan validasi tersebut akan dilaksanakan. Beberapa waktu lalu dia mengaku pernah mendapat informasi dari provinsi jika tidak ada halangan validasi akan dilaksanakan akhir bulan ini secara serentak serentak se-Provinsi Bengkulu.

“Jika tidak ada halangan kemungkinan akan dilaksanakan (validasi, red) akhir bulan ini, infonya begitu,” imbuhnya.

Kata Heri, setelah tahapan validasi selesai biasanya tidak lama kemudian rekomendasi Kemendagri akan keluar dan barulah TPP bisa dibayar.

“Intinya kita masih menunggu rekomendasi Kemendagri, jika rekomendasi sudah keluar baru TPP bisa dibayar, baik tunggakan tahun lalu maupun untuk tahun anggaran baru 2022 ini,” tandasnya. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *