GO BENGKULU, LEBONG – Pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, dipastikan batal. Pasalnya, proses pemilihan PAW Kades yang digelar beberapa waktu lalu itu dinilai cacat hukum. Bukan tanpa alasan, kepala Dinas PMD-Sos, Heryantoni, melalui Kepala Bidang PMD, Heru Dana Putra, menyebut, anggaran pelaksanaan PAW kepala desa harus dianggarkan di APBDes dan tidak boleh dipungut dari calon peserta PAW. Tapi tidak demikian di Desa Nangai Amen, proses PAW yang digelarnya beberapa waktu lalu itu tidak dianggarkan di APBDes, parahnya lagi anggaran pelaksanaannya bersumber dari calon peserta PAW Kades.
“PAW Kades itu harus dianggarkan di APBDes dan tidak boleh dipungut dari pihak manapun apa lagi dari calon Kades PAW,” terang Heru.
Rupanya BPD Nangai Amen tidak terima begitu saja. Hari ini, Senin (10/1/2022) digelar hearing di DPRD Lebong dengan melibatkan Inspektorat, Dinas PMD-Sos, BPD Nangai Amen dan ditengahi DPRD. Dalam hearing tersebut pihak PMD-Sos kembali menjelaskan regulasi terkait proses PAW dan apa pasal yang membatalkan PAW Desa Nangai Amen. Walaupun sedikit terjadi perdebatan, akhirnya BPD Nangai Amen yang hadir lengkap hari itu bisa menerima keputusan atas pembatalan proses PAW yang baru saja digelarnya itu. Hanya saja, BPD meminta kepada bupati agar mengganti Pjs Kades yang menjabat saat ini dengan Pjs yang baru. Menurut BPD, Pjs Kades yang menjabat saat ini tidak transparan dalam mengelola APBDes.
“Baik, kami bisa menerima jika memang ada regulasi yang mengatur tentang itu, tapi kami minta kepada bupati agar bisa mengganti Pjs yang menjabat sekarang karena kami menilai dia (Pjs, red) tidak transparan dalam mengelola APBDes,” sampai ketua BPD Nangai Amen.
Diakui BPD yang hadir saat itu, pihaknya telah menyurati bupati agar dapat menindaklanjut permohonannya untuk mengganti Pjs Kades yang menjabat saat ini.
“Suratnya sudah kami layangkan ke bupati, kami minta kiranya pak bupati dapat menindaklanjutinya,” sambungnya. (FR)
