/
/
headlineLebong

Lelang Sehat, Proyek Selamat

112
×

Lelang Sehat, Proyek Selamat

Sebarkan artikel ini

GO BENGKULU, LEBONG –  Belakangan ini terdengar kabar kurang mengenakkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, yakni, terdapat sekitar 5 paket pekerjaan fisik yang belum tuntas hingga tenggat waktu yang sudah ditentukan. Bahkan kabarnya salah satu dari merkeka (Penyedia, red) terpaksa menelan pil pahit dan terpaksa diblacklist karena dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu..

Terkait hal itu, Bupati Lebong Kopli Ansori kembali menegaskan, agar pemilihan rekanan yang prosesnya berlangsung di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah lebih diperketat dan dilakukan dengan profesional tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Bukan hanya intervensi, bupati juga menyebut tidak ada istilah transaksional atau yang biasa diistilahkan fee proyek untuk menentukan pemenang lelang. Kata bupati, pemenang lelang adalah murni berdasarkan hasil seleksi yang sesuai dengan spesifikasi dan regulasi yang ada.

“Saya tidak mau dengar ada istilah proyek titipan atau calon rekanan yang sanggup bayar fee untuk menang tender,” tegasnya, Rabu (5/1/2021).

Dia menyebut, proses pemilihan rekanan merupakan langkah awal menentukan kualitas pembangunan. Kualitas pembangunan berawal dari ketepatan dalam memilih rekanan, salah pilih rekanan tentu semuanya akan kacau.

“Artinya, jika penentuan pekerjanya sudah salah, sudah pasti pekerjaan yang dihasilkan juga tidak akan maksimal,” sambungnya.

Bupati juga mengaku akan menindak tegas jika ditemukan petugas lelang yang nakal. Bahkan dia tidak segan-segan mengarahkan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk bertindak jika terbukti ada petugas yang berbuat serong.

“Jika terbukti, saya pastikan akan menindak tegas, bahkan saya tidak segan-segan untuk merekomendasikan APH untuk menindak sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya lagi.

Lebih jauh bupati menyebut, itulah tugas dari BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa), menyeleksi dan memverifikasi kesanggupan dan kesiapan dari calon penyedia. jika perusahaannya (Rekanan, red) bonafit tentu mereka tidak akan ketergantungan dengan uang muka dan kecil kemungkinan pekerjaan terhambat hanya lantaran belum adanya uang muka.

“Jangan pilih kontraktor Tarmijo, termin dulu baru kerjo, itulah akibatnya pekerjaan sering terlambat dan tidak selesai,” cetusnya.

Sementara itu, kepala Bagian PBJ, Dodi Irawan, ST, memastikan, proses yang berlangsung (Lelang, red) selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Menurut Dodi, pihaknya hanya melakukan pelelangan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diminta OPD. Namun demikian, dia tegaskan pihaknya tetap mengacu pada regulasi yang ada.

“Kami mencari spesifikasi penyedia sesuai dengan permintaan PPK, tapi tentunya tetap mengacu pada regulasi,” ujarnya. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *