GO BENGKULU, LEBONG – Pengerjaan paket fisik proyek PUPR-Hub Lebong yang nilainya hampir mencapai Rp 12 miliar yang dikelola CV TEKNIK KUALIVA ENGINEERING kabarnya telah dilaporkan selesai 100 persen ke Bidang Aset BKD Lebong. Menariknya, dari penelusuran wartawan, laporan pengerjaan fisik berupa irigasi dan Hotmix yang tersebar di 9 link itu telah mencapai 100 persen berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.
Pekerjaan yang habis masa tenggat pada 22 Desember lalu ini tampak amburadul dan jauh dari harapan masyarakat. Seperti tampak pada link Sungai Gerong – Selebar Jaya, demi mengejar dedline, pengerjaan hotmix sering kali terpantau pada waktu turun hujan sehingga kualitas pekerjaan sangat diragukan. Lebih parah lagi kondisi fisik drainase di sisi kiri-kanan jalan yang sudah kesekian kalinya ambruk yang diduga kuat disebabkan tidak adanya fondasi bangunan. Itu pun diakui pihak rekanan sesuai dengan perencanaan yang disuguhi oleh pihak Dinas PUPR-Hub Lebong.
Kondisi demikian itu menuai keritikan dari banyak pihak, bahkan tidak sedikit yang meminta APH (Aparat Penegak Hukum) segera bertindak dan turut andil menyelamatkan uang negar yang nilainya miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Lebong ini.
“Sudah selayaknya APH turun tangan, jika ditemukan ada indikasi korupsi harap ditindak, maling ayam saja dipernjarakan dan nanggungnya minta ampun. Masa maling uang negara miliaran rupiah malah dibiarin,” ungkap salah satu warga setempat yang mengaku kecewa dengan fisik bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor langganan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lebong sejak 3 tahun terakhir ini.
Sementara itu, Kabid Aset BKD Lebong, Riska Putra Utama, SE, M.Si saat dikonfirmasi tak menyangkal kabar itu (Klaim 100 persen, red). Ia mengaku, pihak PUPR melalui Bina Marga mengklaim jika pengerjaan proyek sudah tuntas dilaksanakan.
“Laporannya sudah 100 persen pengerjaan,” akunya.
Kendati sudah dilaporkan tuntas, namun ia menganulir secara fisik belum dapat dinyatakan tuntas. Apalagi, sambung dia, melalui pemberitaan di sejumlah media lokal, fisik proyek itu malah terkesan asal jadi.
“Itu baru sebatas administrasi,” ujarnya.
Di sisi lain, dugaan fisik amburadul yang dikerjakan oleh CV TEKNIK KUALIVA ENGINEERING ini juga memantik reaksi legislatif daerah. Bahkan, wakil ketua II DPRD Lebong, Popi Ansa konsisten untuk memeriksa kualitas fisik bangunan berupa drainase itu.
“Hasil pemeriksaan fisik itu nanti akan menjadi bahan evaluasi. Apakah sesuai spesifikasi atau malah sebaliknya,” cetusnya.
Politisi PKB ini menegaskan, paket proyek Bina Marga itu sejak awal memang menjadi perhatian sejumlah pihak. Tak sedikit pula sejumlah pihak berkoordinasi agar kualitas fisik proyek itu diperiksa.
“Makanya kami turun ke lapangan. Ini sesuai laporan khususnya dar masyarakat,” ujarnya.
Disinggung langkah preventif jika ditemukan kerugian, Popi memastikan langkah hukum pun tak menutup kemungkinan akan ditempuh. Langkah hukum ini, sambung dia menjadi pilihan terakhir jika fisik proyek itu tidak dikerjakan sebagaimana mestinya.
“Kalau memang ada kekurangan, kita pinta untuk segera diperbaiki. Namun jika tidak diindahkan, kami akan bawa masalah ini ke jalur hukum,” tegasnya.
Secara gamblang, Popi menyebut fisik proyek di tubuh PUPR kuat dugaan bermasalah. Maka dari itu, perlu pengawasan dan pemeriksaan intens agar kecurigaan itu dapat dibuktikan.
“Kualitas fisik bangunan menjadi juru kunci keberhasilan program,” tuturnya.
Terkait dugaan jalur titipan, dimana diketahui CV Tekhnik Kualiva Enggenering mitra PUPR telah masuk dalam daftar “hitam” BPK RI. Popi menjelaskan, ini seturut akan menjadi bahan evaluasi.
“Pertanyaannya, kalau memang paket yang dikerjakan rekanan itu kerap menjadi temuan. Kenapa selalu digandeng dan diberikan paket proyek. Ini akan kami bahas secara proporsional,” demikian Popi. (Jho)