GO BENGKULU, LEBONG – Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas (TTE), Kabupaten Lebong kembali dikeluhkan. Perusahaan daerah yang tengah menanti sosok direktur baru ini kerap kali dikeluhkan lantaran suplai air ke rumah-rumah warga sering tidak mengalir.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Romiana (60), dia mengaku air di rumahnya sudah hampir satu bulan tidak mengalir. Bahkan untuk kebutuhan memasak sehari-hari dia mengaku terpaksa harus membeli air galon yang harganya tidak murah di zaman yang serba sulit ini. Sementara, untuk mandi dia mengaku kesulitan dan terpaksa numpang sana-sini ke rumah-rumah tetangga yang ada sumur.
“Sudah lama PAM kami mati pak, mungkin sudah hampir 1 bulan ini,” ungkapnya di hadapan bupati di sela-sela acara kegiatan persiapan program MT II, di halaman Kantor Camat Lebong Selatan, Senin (5/12/2021).
Menanggapi hal itu, Bupati Kopli Ansori, mengaku prihatin dan berjanji akan segera menjawab keluhan dari masyarakat tersebut. Dia mengaku saat ini dirinya sedang berupaya membenahi struktur PDAM agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Saat ini saya sedang berupaya membenahi struktur PDAM, yang orangnya tidak ada kita isi dulu, yang tidak bisa kerja kita ganti dengan yang bisa kerja, harap bersabar, semoga dalam waktu dekat ini permasalahan air segera teratasi,” sampai bupati.
Di samping membenahi struktur PDAM, bupati juga mengaku akan membantu permodalan PDAM agar perusahaan daerah yang bergerak di bidang air bersih di Kabupaten Lebong tersebut lebih bonafit dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Nanti kita juga akan bantu permodalannya biar perusahaannya bonafit dulu dengan harapan akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh bupati juga menyebut, selain PDAM, pemerintah juga akan berupaya memenuhi kebutuhan air masyarakat melalui program lain, salah satunya melalui program PAMSIMAS yang tersebar di beberapa desa. Lanjutnya, program tersebut bisa turun ke desa atau kelurahan atas dasar usulan dari pemerintah desa atau kelurahan, karena merekalah yang lebih tahu akan kebutuhan masyarakatnya.
“Jadi saya minta pemerintah desa dan kelurahan agar lebih respons dengan keluhan dan kebutuhan masyarakat, apa pun keluhan dan kebutuhan masyarakat tolong ditanggapi dan sampaikan ke Pemerintah Daerah agar dapat dibahas dalam rapat RAPBD dan jika memungkinkan akan segera kita akomodir,” tandasnya. (Pls)
