GO BENGKULU, LEBONG – Lagi-lagi drainase milik Dinas PUPR Lebong ambruk. Drainase yang dibangun di sepanjang jalan Desa Sungai Gerong – Selebar Jaya ini ambruk pada Minggu (14/11/2021) siang, pasca pengerasan jalan yang dilakukan oleh pihak rekanan pada pekerjaan pelebaran jalan di lokasi tersebut. Diduga drainase yang baru seumur jagung itu tidak kuat menahan beban Alber (Alat Berat) yang beroperasi di sepanjang lokasi.
Kejadian ambruk yang kedua kalinya ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa proyek milik Dinas PUPR tersebut gagal dalam perencanaan dan terindikasi dikerjakan asal-asalan oleh pihak rekanan.
Bangunan drainase yang dibangun tanpa fondasi ini sebelumnya diklaim oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Hub Lebong, Haris Santoso, sudah sesuai dengan gambar dan spek yang diminta oleh pihaknya. Dia menceritakan, pada perencanaan sebelumnya, konstruksi drainase tersebut memang terdapat fondasi tapi hanya sebelah. Setelah dikaji ulang, pihaknya menilai koperan atau fondasi yang dibuat hanya pada satu sisi tidak akan menambah mutu atau pun kekuatan bangunan. Atas dasar itulah pihaknya melakukan CCO (Perubahan kontrak) dan menyepakati konstruksi diubah menjadi model huruf U (Dinding kiri kanan tegak lurus + lantai tanpa fondasi, red).
“Kita CCO pada 11 September lalu, hasilnya kita sepakat tiadakan koperan seperti yang direncanakan sebelumnya. Kami menilai koperan tidak begitu berfungsi dan juga dikhawatirkan akan sulit untuk kami kontrol apakah memang dibuat oleh pekerja apa tidak,” jelasnya.
Di sisi lain, salah satu pemuda Lebong, Riko Antonius, kembali mengkritik Dinas PUPR. Dirinya menilai semakin jelas ada indikasi korupsi pada pekerjaan tersebut. Bagaimana tidak, belum genap 2 bulan bangunan sudah hancur dan sudah 2 kali ambruk. Apalagi konstruksinya dibuat tanpa fondasi, sudah bisa dipastikan tidak akan kuat.
“Hujan dikit ambruk, lewat mobil agak berat ambruk, berati kualitasnya buruk,” ujarnya.
Selanjutnya, pria yang dikenal kritis ini meminta agar anggota DPRD Lebong turun ke lapangan meninjau proyek yang menguras APBD miliaran rupiah itu. Sudah sepatutnya wakil rakyat melakukan pencegahan terhadap penindasan hak rakyat. Masyarakat sudah merelakan pagar rumah mereka dirusak, teras dirusak, dan usaha sudah hampir 5 bulan terbengkalai tanpa kompensasi demi mendukung program pemerintah.
“Sudah sepatutnya wakil rakyat turun lapangan, apa lagi waktu hanya menyisakan sekitar 1 bulan lagi,” cetusnya. (FR)
Ikuti Spek Dinas PUPR, Bangunan Ambruk
Pekerjaan Cacat Mutu, Kredibilitas Konsultan Perencanaan Diragukan