GO BENGKULU, LEBONG – Anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan yang dikelola oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Hub Lebong, patut dilirik. Pasalnya, anggaran ratusan juta yang dikucurkan dari APBD Kabupaten itu belum jelas realisasinya sejauh mana, sementara pengakuan dari salah satu pejabat di Dinas PUPR-Hub Lebong anggaran tersebut hanya tersisa tidak lebih dari setengahnya.
Bahkan, tidak lama ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) preservasi di Dinas PUPR-Hub Lebong, Ompanani, sempat menuturkan dirinya terpaksa menguras kantong pribadinya untuk menutup biaya kegiatan tebas bayang tahap II tahun anggaran 2021 karena anggaran yang tersisa sudah tidak mencukupi untuk membayar upah pekerja.
Sementara itu, fakta di lapangan masih banyak dijumpai kiri-kanan bahu jalan dalam keadaan semak belukar tak terurus dan berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.
Menariknya lagi, jalan di area perkantoran yang setiap harinya dilalui oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) bahkan pejabat Lebong, sempat menyemak bak jalan menuju hutan. Jalan tersebut baru dikerjakan (Tebas, red) pasca menuai kritikan dari berbagai pihak.
Terkait hal itu, salah satu pemuda Lebong, Riko Antonius, yang aktif bergerak di organisasi kepemudaan turut berkomentar. Menurutnya, sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum (APH) melirik realisasi serapan anggaran pemeliharaan jalan di Kabupaten Lebong yang terindikasi diselewengkan. Bukan tanpa alasan, menurutnya, hampir setiap tahun Pemkab Lebong mengucurkan anggaran hingga ratusan juta untuk biaya perawatan jalan dan jembatan agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Anggarannya tidak sedikit, kabarnya pernah mencapai Rp 1 miliar setiap tahunnya. Emangnya dilarikan ke mana uang sebanyak itu, emang berapa sih upah tebas bayang per kilo meternya,” ujar Riko dengan nada tanya, Selasa (9/11/2021).
Riko juga membeberkan fakta yang terlihat di lapangan, menurutnya masih banyak jembatan yang rusak menahun tanpa sentuhan pemerintah hingga harus diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Seperti jembatan di Kampung Jawa, jembatan di Trans Mangkurajo, Jembatan di Magelang Baru, jembatan di Talang Ratu, dan banyak lagi. Kemudian jalan berlubang, seperti jalan jalan menuju kantor Camat Uram Jaya, jalan menuju Desa Pelabai, jalan di Loka Sari, jalan di Desa Kampung Gandung, kemudian jalan penghubung Embong – Ujung Tanjung, dan banyak juga sisi kiri kanan jalan yang tak terawat membentuk semak belukar.
Dia menilai Dinas PUPR-Hub melaksanakan kegiatan hanya untuk mengambil dokumen (Foto, red) sebagai pelengkap laporan (SPJ, red) tapi tidak mengedepankan kualitas dan asas manfaat bagi masyarakat. Buktinya, tambal sulam yang dikerjakan oleh Dinas PUPR belum genap sebulan sudah berlubang lagi.
“Tambal sulam yang dibuat juga hanya timbunan adukan semen, emang berapa sak semen yang dihabiskan,” sentil Riko lagi.
Di lain tempat, Kepala Dinas PUPR-Hub Lebong, Joni Prawinata, SE., M. Si, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Haris Santoso, ST, saat dikonfirmasi tidak lama ini menjelaskan, anggaran perawatan jalan tahun 2021 ini hanya senilai Rp 600 juta, dengan rincian Rp 200 juta untuk perawatan jembatan kemudian Rp 400 juta untuk perawatan jalan.
“Nilai itu juga telah direfocusing oleh TAPD untuk penanganan Covid-19 masing-masing sebesar 8 persen sehingga anggaran yang tersisa hanya Rp 184 juta untuk jembatan dan Rp 368 juta untuk jalan,” ungkap Toso.
Dari nilai anggaran yang ada, Toso mengaku sudah terserap sekitar Rp 115 juta, digunakan untuk perehaban jembatan di Kecamatan Topos, Desa Pelabuhan Talang Liak, Talang Liak I dan jembatan di Desa Ujung Tanjung. Kemudian anggaran untuk perawatan jalan, diakuinya sudah terserap sekitar Rp 228 juta dan anggaran yang masih tersisa sekitar Rp 140 juta.
“Rp 228 juta itu tidak seluruhnya untuk tebas bayang, ada juga kami gunakan untuk tambal sulam, bikin rambu-rambu jalan dan kebutuhan lainnya terkait perawatan jalan,” jelasnya lagi. (FR)
