Kepatuhan Wajib Pajak di Lebong Masih Minim

0
423
Kepala Bidang Pendapatan BKD Lebong, Rudi Hartono, SE., M.Ak
Kepala Bidang Pendapatan BKD Lebong, Rudi Hartono, SE., M.Ak

GO BENGKULU, LEBONG – Kesadaran masyarakat Lebong terhadap kewajiban bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tergolong rendah. Buktinya hingga September ini capaian realisasi baru sekitar 10 persen dari target sebesar Rp 561 juta. Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Erik Rosyadi, SSTP, melalui Kepala Bidang Pendapatan , Rudi Hartono, SE., M.Ak, kepada gobengkulu.com, saat di bincangi di ruang kerjanya, Kamis (9/9/2021) siang.

Kata Rudi, pihaknya telah mendistribusikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang),  kepada seluruh desa sejak awal Juni lalu, bahkan pihaknya juga senantiasa mensosialisasikan kepada wajib pajak agar taat bayar pajak tepat waktu.

“Masih sangat minim, hingga September ini capaian kita baru sekitar 10 persen dari target,” kata Rudi.

Menurut Rudi, semestinya hingga September ini capaian sudah harus di atas 50 persen, karena limit terakhir jatuh pada 30 Oktober mendatang. Jika lewat dari tanggal tersebut maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2 persen.

“Semoga saja sebelum tanggal 30 Oktober semua selesai, karena jika lewat dari tanggal tersebut maka wajib pajak akan dikenakan denda 2 persen setiap bulannya,” terang Rudi.

Lebih jauh Rudi juga menegaskan, dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak itu nanti juga bakal berimbas pada pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan di terima desanya. Pasalnya, bagi desa yang PBB-P2 nya tidak maksimal atau di bawah 40 persen maka pagu indikatif ADD-nya akan dievaluasi.

“Jika realisasinya tidak maksimal, atau nol persen hingga akhir tahun, maka Pemkab akan mengevaluasi pagu indikatif ADD desa tersebut untuk tahun berikutnya,” jelas Rudi. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here