Kontroversi Pelebaran Jalan Sungai Gerong – Selebar Jaya

0
1924
Pelebaran jalan Sungai Gerong Selebar Jaya

GO BENGKULU, LEBONG – Proyek pelebaran jalan Sungai Gerong – Selebar Jaya, Kabupaten Lebong, yang sedang digarap oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebong memicu kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, pelebaran jalan yang kabarnya akan dijadikan menjadi 8 meter itu mengharuskan masyarakat setempat merelakan tanah termasuk bangunan yang ada di atasnya tanpa ada imbalan ganti rugi kepada pemilik.

Informasi terhimpun, pada prinsipnya masyarakat setempat mendukung pembangunan yang sedang digarap oleh Dinas PUPR Lebong itu. Hanya saja, masyarakat juga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada fisik pembangunan saja tapi juga harus memperhatikan hak masyarakat dan kerugian materiil dampak dari pembangunan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Sungai Gerong yang mengaku tanahnya terkena dampak proyek pelebaran jalan tersebut. Dia dengan gamblang mengatakan, proyek tersebut dinilainya tidak mematuhi aturan dan tidak memperhatikan hak masyarakat yang ada di sana. Dijelaskannya, di saat pemerintah ingin membangun infrastruktur untuk kepentingan umum di atas tanah milik orang/masyarakat, pemerintah wajib melakukan pengadaan tanah atau bisa diterjemahkan membayar ganti kerugian kepada pemilik yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Dalam UU tersebut jelas disebutkan dan sifatnya wajib,” ujarnya, Selasa (7/9/2021).

Bukan itu saja, dia juga kembali mengingatkan terkait undang-undang terdahulu, seperti, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pada pasal 58 ayat (3), disebutkan, pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Di dalam PP tersebut disebutkan dengan jelas pada pasal 90 ayat (2), dalam hal pembangunan jalan di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

“Ada semua aturannya, kok bisa-bisanya Pemerintah Kabupaten Lebong mengabaikan undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI. Jika keuangan daerah memang tidak ada, tentu ada cara lain yang lebih aman secara hukum dan sosial masyarakat, mungkin melalui hibah masyarakat, bukannya main tumbur-tumbur aja,” cetusnya.

Dia menyebut, sejauh ini belum ada sosialisasi ataupun kesepakatan dari Dinas PUPR kepada masyarakat yang tanahnya terdampak. Kalau pun ada, itu yang diundang siapa, mana daftar hadirnya, apa iya yang diundang itu warga yang terdampak?

“Pada dasarnya masyarakat mendukung penuh pembangunan di Kabupaten Lebong, tapi harus diketahui juga, segala sesuatu tentu ada regulasi yang mengatur, apa lagi ini terkait pembelanjaan dengan menggunakan uang negara,” ujarnya lagi.

Dia selaku pemilik tanah yang sah mengaku keberatan jika tanahnya dihancurkan begitu saja tanpa ada komunikasi yang baik dari pihak pemerintah. Dia mengaku mengantongi sertifikat yang sah atas kepemilikan tanah tersebut, bahkan dia menantang jika ada aturan yang membenarkan demikian silahkan tunjukkan peraturan yang mana.

“Kami punya sertifikat kepemilikan yang sah secara hukum, dan selalu bayar pajak atas kepemilikan tersebut. Jika sertifikat ini tidak diakui, untuk apa ada BPN di negara ini. Terus siapa yang bertanggungjawab merevisi sertifikat tanah yang bentuk dan ukurannya sudah berubah ini,” keluhnya

Hingga berita ini diterbitkan awak gobengkulu.com belum berhasil mengkonfirmasi pihak Dinas PUPR Lebong terkait keluhan dari masyarakat ini dan akan diupayakan konfirmasi ulang selanjutnya. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here