Dilaporkan ke Kejati, Kabarnya Laporan Warga Nangai Tayau Diproses Lagi oleh Kejari Lebong

0
2094
warga Lebong mendatangi Kejati
Kasi Penkum, Ristianti Andriani, SH., MH (Tengah)

GO BENGKULU, LEBONG – Perkara dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang terjadi di Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, berbuntut panjang. Sebelumnya warga Desa Nangai Tayau melaporkan Kadesnya ke Kejari Lebong atas dugaan pemotongan BLT DD yang terjadi pada tahun anggaran 2020 lalu. Sejumlah warga mengaku hanya menerima BLT DD dengan total Rp 2,1 juta dalam 1 tahun (2020, red) sementara menurut mereka hak yang mesti mereka terima senilai Rp 3,6 juta.

Pada waktu itu laporan warga tersebut langsung direspon oleh pihak Kejari Lebong dan langsung melakukan Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan) atas perkara yang dilaporkan tersebut. Setelah kurang lebih 2 bulan melakukan Pulbaket dan memanggil sejumlah saksi, pihak Kejari Lebong menyimpulkan bahwa laporan dari warga Desa Nangai Tayau tersebut tidak benar karena tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan menyatakan laporan tersebut tidak bisa diproses alias ditutup.

Atas kesimpulan dari pihak Kejari tersebut, rupanya pelapor merasa tidak puas dan memilih mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dengan harapan laporan yang disampaikan oleh pihaknya bisa diusut hingga tuntas. Mereka meyakini laporan yang disampaikannya itu benar adanya. Bukan tanpa alasan, salah satu pelapor dan beberapa warga mengaku pemotongan yang dilakukan oleh Kades tersebut dialami langsung olehnya.

“Kami datang ke sini (Kejati, red) karena tidak puas dengan kinerja Kejari Lebong. Laporan kami ini jelas adanya karena dialami oleh keluarga saya sendiri. Suami saya adalah salah satu penerima BLT DD yang juga menjadi korban pemotongan oleh kades,” ujar salah satu pelapor, Yeni, Senin (6/9/2021) kemarin.

Warga mendatangi Kejati

Yeni dan rekan-rekannya juga menilai, pihak Kejari Lebong tidak serius menindaklanjuti perkara yang dilaporkannya itu. Bahkan dia mengaku pernah mendapat informasi dari salah satu rekan Kades yang biasa dipanggil “Mama Ratu” bahwa perkara tersebut sudah selesai di Kejari Lebong karena Kades sudah menyerahkan uang senilai Rp 20 juta kepada oknum jaksa untuk menutup laporan atas dirinya.

“Kami berharap ada kejelasan hukum atas perkara ini, jangan mentang-mentang kami orang susah kami diperlakukan seperti ini,” ungkapnya.

Kedatangan belasan warga Lebong ini disambut baik oleh Kejati Bengkulu. Pihak Kejati mengizinkan 2 orang perwakilan dari mereka untuk masuk dan melakukan audiensi menyampaikan aspirasinya. Kepala Kejaksaan Tingi Bengkulu, Agnes Triani, S.H., M.H, melalui Kasi Penkum, Ristianti Andriani, SH., MH, membenarkan pihaknya kedatangan sekitar 12 orang warga Kabupaten Lebong untuk menyampaikan aspirasinya terkait dugaan pemotongan BLT DD yang dilakukan oleh Kadesnya (Desa Nangai Tayau, red).

Hanya saja, keterangan yang disampaikan oleh Ristianti berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Lebong, M Zaki, SH, beberapa waktu lalu yang mengatakan laporan warga Desa Nangai Tayau tersebut tidak bisa diproses karena tidak ditemukan cukup bukti.

Ristianti menyebut, dari hasil konfirmasi pihaknya ke Kejari Lebong, pihak Kejari mengatakan bahwa laporan tersebut belum dihentikan dan saat ini masih berproses.

“Setelah kami konfirmasi ke pihak Kejari Lebong, informasi yang kami dapat laporan warga Desa Nangai Tayau tersebut masih berproses di sana (Kejari),” jelas Rianti.

Sementara itu, pihak Kejari Lebong dalam hal ini Kasi Intel, M Zaki, SH, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp oleh awak gobengkulu.com, Selasa (7/9) malam, lebih memilih diam. Pesan Whatsapp hanya dibaca saja ditandai dengan double ceklis biru tapi tidak ada jawaban.

Untuk diketahui, selain warga Desa Nangai Tayau, sebelumnya LSM Gerindo juga mengaku tidak puas dengan kinerja Kejari Lebong yang mengklaim laporannya terkait dugaan penyelewengan proyek hotmix jalan Ketenong – Sebelat Ulu tahun anggaran 2020 tidak benar. Tidak puas dengan Kejari Lebong, pihak LSM Gerindo juga memilih melaporkan perkara tersebut ke Kejati Bengkulu pada 28 Agustus lalu, dan kabarnya laporan tersebut masih berproses di Kejati Bengkulu. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here