GO BENGKULU, LEBONG – Salah satu tugas dari pemerintah Kecamatan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan ADD (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) terhadap seluruh desa di wilayah kecamatannya. Hal itu perlu dilakukan untuk memonitor perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber dari DD dan ADD setiap tahap agar tidak menyimpang dari regulasi yang ada.
Selebihnya juga untuk memberi pendampingan dan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan agar realisasi sesuai dengan perencanaan dan selesai tepat waktu. Biasanya monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara bertahap, mulai dari realisasi tahap I, II hingga tahap III.
Tapi berbeda halnya dengan Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Camat setempat, Ir. Eva Gustiantina, dengan lantang menyebut, Monev setiap tahap terhadap realisasi DD dan ADD itu tidak penting. Menurutnya, Monev perlu dilakukan di tahap akhir saja atau bisa juga dilakukan paling cepat di tahap II, tergantung dengan kebutuhan. Dia berpendapat, percuma saja Monev dilakukan di tahap I jika pekerjaan fisik yang dianggarkan oleh pihak desa cuma sedikit.
“Monev itu tidak harus di tahap I, bisa juga dilakukan di tahap II atau tahap III, tergantung dari kebutuhan, yang penting laporan dari pihak desa ada. Kita lakukan monev sekarang juga percuma jika pekerjaan fisik hanya berapa persen saja,” ujarnya, Rabu (1/9/2021).
Camat juga mengatakan, Monev itu butuh biaya dan pastinya akan memberatkan kepala desa karena melibatkan orang banyak, mulai dari pihak kecamatan, tenaga ahli, pendamping desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Jika dilakukan setiap tahap, artinya kepala desa harus mengeluarkan biaya 3 kali dalam setahunnya.
“Jangan samakan dengan kecamatan lain, kalau saya beda. Monev itu butuh biaya, nanti Kades keberatan jika sering-sering Monev,” cetusnya.
Data terhimpun, sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Bingin Kuning belum menyelesaikan pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran DD tahap I, bahkan hingga September ini masih ada desa yang belum sama sekali memulai pekerjaan fisiknya. (Pls)
