GO BENGKULU, LEBONG – Wabah Covid-19 yang melanda sejak 2 tahun terakhir hingga saat ini belum berakhir. Bahkan dampaknya pun sudah dirasakan hampir di seluruh pelosok dunia. Hampir seluruh kegiatan dibatasi, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, budaya, bahkan kegiatan keagamaan pun terpaksa juga harus dibatasi. Tidak sedikit uang negara harus dialih fungsikan hanya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhirnya ini.
Ternyata virus yang menakutkan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, ternyata virus yang belum diketahui obatnya ini paling parah menyerang sektor ekonomi, baik ekonomi masyarakat maupun ekonomi pemerintah.
Di sini penulis berpendapat, dampak yang tidak kalah menakutkan adalah dampak jangka panjang. Apa itu, iya tentu dampak penurunan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) generasi penerus bangsa. Sudah hampir 2 tahun sebagian besar anak bangsa melakoni sistem pembelajaran daring (Dalam jaringan) atau yang lebih dikenal dengan istilah BDR (Belajar Dari Rumah). Mereka hanya dibekali dengan buku LKS (Lembar Kerja Siswa), itu pun mereka harus beli sendiri mengocek kantong orang tuanya yang sudah mulai longgar. Mereka hanya disuruh mengerjakan tugas tanpa dibekali penjelasan dari sang tenaga pendidik, mau pintar iya belajar sendiri, baca buku atau tanya mbah google.
Bahkan tidak sedikit orang tua yang terpaksa harus menjadi guru dadakan untuk anaknya. Ada pula yang tidak mau ribet dan langsung mengambil alih tugas anaknya (Dikerjakan orang tua, red), yang penting jawaban benar dan dikasih nilai tinggi oleh guru sekolahnya. Ironisnya, tanpa belajar di sekolah tiba-tiba ada kenaikan kelas, tiba-tiba ada kelulusan.
Ya sudahlah, apa pun keadaannya itulah kenyataan yang harus diterima saat ini.
Tapi herannya, kendati tidak menyerap ilmu di bangku sekolah (BDR), tapi para orang tua masih saja dibebankan dengan biaya itu ini tanpa pertimbangan betapa sulitnya ekonomi saat ini. Misalnya, peserta didik baru yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP-SMA), orang tua siswa masih dibebankan dengan uang awal tahun, uang baju seragam, dan uang lainnya yang nilainya tidak sedikit bahkan mencapai jutaan rupiah. Sementara belum diketahui kapan baju seragam yang dibayarnya itu akan dipakai. Selanjutnya para siswa juga diwajibkan membeli buku LKS dari setiap mata pelajaran yang ada.
Bukan hanya itu, terkhusus untuk sekolah tingkat SMA Negeri maupun Swasta, para orang tua murid juga dibebankan dengan uang SPP setiap bulannya yang nilainya juga tidak sedikit untuk ukuran penghasilan di masa pandemi ini. Bahkan ada pula beberapa sekolah yang masih memungut uang perpisahan di akhir tahun ajaran.
Miris memang, tapi inilah fakta yang terjadi saat ini.
Lantas timbul pertanyaan di benak penulis, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digelontorkan pemerintah selama ini untuk apa? Apa mungkin biaya operasional sekolah lebih besar atau sama dengan saat diterapkannya sistem pembelajaran tatap muka?
Sementara pemerintah tidak pernah memangkas anggaran BOS di setiap lembaga pendidikan, perhitungannya pun masih tetap sama dengan metode sebelumnya. Bahkan kabarnya di tengah pandemi ini pemerintah menggelontorkan bantuan pulsa data untuk peserta didik maupun tenaga pendidik (Faktanya untuk peserta didik gak ada).
Mungkin ini menjadi catatan penting bagi penentu kebijakan di Negeri ini agar kualitas pendidikan di tengah pandemi tidak menurun.
Tidak ada maksud penulis untuk menghujat atau sok pintar mengevaluasi kebijakan pemerintah, tapi ini adalah salah satu jeritan masyarakat yang tidak bisa berbuat banyak di tengah pandemi ini. Jangan hanya berpikir tentang perut kita, tapi pikirkan nasib masa depan bangsa yang sudah jauh tertinggal ini. Apa jadinya masa depan Negeri ini jika generasi penerus tidak dibekali dengan ilmu dan akhlak yang baik.
Salam santun, mari bersama membangun Negeri.
Lebong, 4 Agustus 2021
Penulis: YOFING DT, jurnalis gobengkulu.com
