Sidang Putusan Praperadilan TREP Digelar Besok, Polres Maksimalkan Pengamanan

0
1408
Pengadilan
Ilustrasi

GO BENGKULU, LEBONG – Menolak ditetapkan sebagai tersangka, TREP mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tubei. Sebelumnya TREP bersama 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lebong pada 7 Juli lalu atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016 silam. Dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya TREP yang memilih untuk menempuh jalan praperadilan, sementara 4 lainnya pasrah mengikuti proses hukum yang saat ini masih berjalan di Kejari Lebong.

Sidang praperadilan sudah dimulai sejak 26 Juli lalu, serangkaian agenda persidangan telah berjalan, bahkan kabarnya hakim sudah mengantongi  kesimpulan dari pemohon maupun termohon. Putusan tersebut akan dibacakan pada Senin (2/8/2021) besok, yang dijadwalkan akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

“Untuk kesimpulan dari pemohon maupun termohon sudah diterima hakim, hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan sidang yang akan digelar Senin 2 Agustus mendatang,” ungkap Ketua PN Tubei, Iman Budi Putra Noor, SH., MH, melalui Panitera Muda Hukum, Arif Budiman, SH, Jumat (30/7/2021).

Kuasa hukum TREP, Firnandes Maurisya, SH., MH, kepada awak media menyampaikan, pihaknya optimis jika majelis hakim bakal menerima seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya. Bukan tanpa alasan, menurutnya, dari keterangan saksi yang dihadirkan pihak termohon dalam persidangan, pihaknya menilai penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan dipaksakan. Dari keterangan termohon yang dibacakan dalam persidangan, dia menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya bermula dari penyelidikan yang dilakukan pihaknya terhadap hasil audit BPK RI tahun anggaran 2016 yang dikeluarkan tahun 2017.

“Dalam LKPD Lebong tahun anggaran 2016, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan indikasi kerugian negara (KN) di Sekretariat DPRD Lebong telah dikembalikan, hal itu disebutkan BPK RI pada buku ketiga LKPD Lebong tahun 2016, berarti tidak ada lagi KN, lantas apa dasar penetapan tersangka terhadap klien kita itu,” bebernya.

Sementara itu, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polres Lebong telah menyiapkan sejumlah personil untuk disiagakan di PN Tubei untuk melakukan pengamanan. Kapolres Lebong, AKBP. Icsan Nur, S.I.K, saat dibincangi awak media menyampaikan, demikian itu hanya untuk antisipasi saja jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Hanya berjaga-jaga saja, mengingat persidangan yang akan digelar besok itu adalah pembacaan putusan, takutnya ada pihak-pihak yang tidak puas atas putusan hakim,” ujar Kapolres.

Berapa jumlah anggota yang akan dikerahkannya, Kapolres belum bisa memastikan. Dia mengaku akan melihat kondisi di lapangan dulu, jika situasi kurang kondusif, maka jumlah personil akan ditambah. Bahkan Kapolres menyebut, jika ada pengerahan massa atau simpatisan dalam jumlah besar, pihaknya telah menyiapkan 2/3 kekuatan yang ada di Polres Lebong.

“Saya imbau agar tidak ada pengerahan massa atau kerumunan, apa pun hasilnya besok itu adalah putusan hakim, jika masih ada pihak yang merasa belum puas, silahkan protes dengan menempuh upaya-upaya hukum,” ujar kapolres. (YF)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here