/
/
headlineLebong

Pemkab Minta DBH Provinsi Jangan “Diutang” Lagi

54
×

Pemkab Minta DBH Provinsi Jangan “Diutang” Lagi

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE., M.Ak
Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE., M.Ak (Kaos Putih), berkunjung ke BPKAD Provinsi

GO BENGKULU, LEBONG – Tidak ingin kecolongan ke tiga kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melalui Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) aktif pertanyakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi tahun anggaran 2021. Demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi pengalaman serupa seperti yang terjadi 2 tahun terakhir, dimana DBH Kabupaten Lebong selalu ditunda penyalurannya oleh Pemerintah Provinsi bahkan hingga 2 tahun anggaran berturut-turut.

Seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi, SSTP., M.Si, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE., M.Ak,, saat dikonfirmasi Sabtu (19/6). Dia kembali mengingatkan, 2 tahun terakhir yakni 2019 dan 2020, Pemkab Lebong selalu mengalami defisit anggaran. Hal itu disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan dalam APBD, salah satunya adalah tidak disalurkannya DBH dari Provinsi. Tak ingin menelan pil pahit ke tiga kalinya, Bupati Lebong Kopli Ansori, menginstruksikan dirinya (Rudi, red) selaku Kabid Pendapatan agar aktif koordinasi dan konsultasi kepada BPKAD Provinsi terkait penyaluran DBH yang selama ini selalu ditunda oleh Pemprov.

“Kita tidak mau DBH kita ditunda lagi penyalurannya oleh Pemprov, karena DBH ini sangat berpengaruh pada kondisi keuangan daerah kita, dampaknya 2 tahun terakhir kita selalu mengalami defisit,” terang Rudi.

Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, lanjut Rudi menceritakan, jika tahun-tahun sebelumnya dirinya kesulitan untuk mendapat keterangan terkait sebab penundaan penyaluran DBH dari Pemprov, di tahun ini Rudi mengaku diterima baik dan ditanggapi langsung oleh BPKAD Provinsi.

“Alhamdulillah di tahun ini kita ditanggapi oleh BPKAD Provinsi, dan kabar baiknya lagi mereka (BPKAD Provinsi, red) menyampaikan Insya Allah ke depan tidak ada lagi penundaan penyaluran DBH dan akan disalurkan secara rutin sesuai dengan jadwal penyaluran semestinya,” cerita Rudi.

Lebih jauh Rudi juga menceritakan, banyak hal yang dibahas pada kunjungannya ke BPKAD Provinsi tidak lama ini, termasuk juga proses perhitungan dan penetapan nilai DBH yang selama ini Pemkab Lebong tidak pernah dilibatkan dalam hal perhitungan dan rekonsiliasi. Rudi kembali menjelaskan, ada 5 objek pajak yang ada di Kabupaten Lebong yang dikelola oleh Provinsi, meliputi, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.

“Semoga ke depan Pemprov benar-benar menetapi janjinya dan tidak menunda-nunda lagi penyaluran DBH kita seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Lebong siap mendukung aktivitas Pemprov khususnya yang ada objeknya di Kabupaten Lebong dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah,” tandasnya. (YF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *